KKP menyegel sementara resor di Pulau Umang, Pandeglang. Tindakan ini merespons isu penjualan pulau dan pelanggaran izin.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional resor di Pulau Umang, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Langkah ini menyusul viralnya kabar penjualan pulau tersebut di media sosial. KKP memastikan rumor jual-beli tersebut tidak benar, namun petugas justru menemukan pelanggaran serius terkait izin pemanfaatan ruang laut oleh pihak pengelola.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa PT GSM selaku pengelola resor tidak pernah berniat menjual Pulau Umang. Pihak pengelola bahkan telah meminta akun Instagram Xavier Marks Prestige untuk menghapus unggahan iklan penjualan pulau tersebut sejak 7 April 2026.
Pria yang akrab disapa Ipunk ini menyatakan kementeriannya langsung bergerak ke lapangan untuk mengklarifikasi isu tersebut. Hasilnya, pemerintah memastikan pengelola hanya memiliki hak pengelolaan, bukan hak milik untuk memperjualbelikan pulau.
Penyegelan Akibat Pelanggaran Izin
Meski menepis isu jual-beli, tim Polisi Khusus (Polsus) PWP3K menemukan fakta lain di lapangan. PT GSM ternyata menjalankan bisnis resor dan wisata bahari tanpa mengantongi dokumen kelengkapan dasar. Mereka tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, maupun Surat Izin Wisata Tirta.
Akibatnya, KKP menyegel sementara resor tersebut pada Selasa, 14 April 2026. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, meminta pengelola bertindak kooperatif dan segera mengurus seluruh perizinan agar aktivitas bisnis sejalan dengan regulasi pemerintah.
Respons Pemerintah Daerah
Menanggapi penyegelan ini, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pandeglang, Rahmat Zultika, menyatakan pihaknya baru mengetahui informasi penutupan tersebut dari pemberitaan media. Ia menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan pulau terluar berada penuh di tangan pemerintah pusat.
Rahmat juga menekankan bahwa pulau merupakan aset negara yang tidak bisa bebas berganti kepemilikan. Praktik yang sah hanyalah pemberian izin hak pengelolaan. Berdasarkan catatan Disparbud, aktivitas wisata di Pulau Umang memang mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 dan saat ini lebih menyasar wisatawan dengan minat khusus.
Kasus Pulau Umang menjadi pengingat penting bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata bahari. Pemerintah sejatinya mendukung penuh upaya menggerakkan roda ekonomi di pulau-pulau kecil, namun para investor wajib mematuhi seluruh aturan perizinan.
Kepatuhan hukum merupakan syarat mutlak untuk menjaga keseimbangan antara meraup keuntungan ekonomi dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir Indonesia.***
