Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah klaim bahwa negaranya menutup Selat Hormuz. Ia justru menyalahkan Amerika Serikat atas terhambatnya pelayaran akibat perang yang dimulai Washington.
Melalui unggahan di X (sebelumnya Twitter) pada Senin (23/3/2026), Araghchi menyampaikan pernyataan tegas menanggapi tekanan AS. Ia membagi pesannya dalam tiga poin utama.
Pertama, ia menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak ditutup. Kapal-kapal ragu melintas bukan karena Iran, melainkan karena perusahaan asuransi khawatir terhadap perang yang dipilih AS untuk dimulai.
Kedua, ia menyatakan tidak ada perusahaan asuransi dan tidak ada warga Iran yang akan terpengaruh oleh ancaman lebih lanjut. Ia menyarankan AS untuk mencoba pendekatan hormat.
Ketiga, Araghchi menggarisbawahi bahwa kebebasan navigasi tidak dapat ada tanpa kebebasan berdagang. “Hormati keduanya—atau jangan harap keduanya,” tulisnya.
– Strait of Hormuz is not closed. Ships hesitate because insurers fear the war of choice you initiated—not Iran
– No insurer—and no Iranian—will be swayed by more threats. Try respect
– Freedom of Navigation cannot exist without Freedom of Trade. Respect both—or expect neither
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 22, 2026
Konteks: Ultimatum 48 Jam Trump
Pernyataan Araghchi muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran. Sebelumnya, Presiden Donald Trump memberi ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka penuh Selat Hormuz.
Trump mengancam akan “menghantam dan meluluhlantakkan” pembangkit listrik Iran jika ultimatum tidak dipenuhi. Batas waktu berakhir Senin (23/3/2026) tengah malam GMT.
Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia dan gas alam cair. AS menuduh Iran secara efektif menutup selat tersebut, menyebabkan krisis energi global dan melonjaknya harga minyak.
Klaim Berbeda soal Status Selat Hormuz
Pernyataan Araghchi membantah tuduhan AS bahwa Iran menutup Selat Hormuz. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran juga menyatakan selat tersebut terbuka bagi semua kapal kecuali yang terkait dengan “musuh Iran.”
Namun, data lalu lintas pelayaran menunjukkan penurunan drastis jumlah kapal yang melintas. Hanya sekitar 5 persen dari volume sebelum perang yang diizinkan lewat, terutama dari negara-negara yang dianggap bersahabat seperti China, India, dan Pakistan.
Perusahaan asuransi maritim global memang telah menaikkan premi risiko untuk pelayaran di kawasan Teluk Persia sejak pecahnya perang pada 28 Februari 2026. Beberapa perusahaan bahkan menolak memberikan perlindungan untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Respons terhadap Ancaman Pengerahan Pasukan
Pernyataan Araghchi juga menjadi respons terhadap berbagai ancaman terbaru dari pemerintahan Trump. Selain ultimatum 48 jam, AS juga dilaporkan tengah mempertimbangkan pengerahan pasukan untuk merebut Pulau Kharg, pusat ekspor minyak Iran.
Menteri Luar Negeri Iran sebelumnya telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya tidak akan bernegosiasi di bawah tekanan ancaman. Iran juga mengancam akan menghancurkan infrastruktur energi dan air di Timur Tengah jika fasilitasnya diserang.***
