Pengaruh ideologi asing masuk ke sekolah lewat kurikulum, bahasa, dan standar global yang dianggap netral.
Sekolah sering dipersepsikan sebagai ruang netral yang bebas kepentingan. Namun sejarah pendidikan menunjukkan, ruang kelas justru menjadi arena paling sunyi dalam membentuk cara berpikir generasi. Nilai, cara pandang, dan orientasi masa depan kerap ditanamkan tanpa disadari.
Dalam konteks Indonesia, pengaruh ideologi asing tidak hadir melalui doktrin terbuka. Ia bekerja perlahan, rapi, dan sistemik, terutama lewat kurikulum, standar pendidikan global, serta bahasa yang dilekatkan pada makna kemajuan.
Pola ini bukan hal baru. Pada masa penjajahan, sekolah difungsikan untuk mencetak tenaga terdidik yang mendukung administrasi kekuasaan asing. Pendidikan menjadi instrumen pembentukan kelas perantara yang terampil, tetapi terpisah dari akar sosial-budayanya.
Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya membangun pendidikan nasional yang berdaulat. Namun sejak akhir abad ke-20, seiring liberalisasi ekonomi dan globalisasi, pola lama muncul kembali dalam bentuk berbeda. Kekuasaan tidak lagi kasat mata, melainkan bekerja melalui standar internasional dan kerja sama global.
Pendekatan Ilmiah dan Akar Epistemologi Barat
Penerapan Kurikulum 2013 menandai pergeseran penting melalui pendekatan ilmiah atau scientific approach. Pendekatan ini dipromosikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai cara membangun nalar kritis dan pembelajaran aktif.
Namun secara epistemologis, pendekatan tersebut berakar pada tradisi positivisme Barat. Kebenaran diposisikan pada hal-hal yang terukur dan terverifikasi secara empiris. Dalam praktiknya, pengetahuan berbasis tradisi lisan, kearifan lokal, dan pengalaman spiritual kerap sulit diposisikan setara dengan ilmu dalam buku teks.
Pesan ini tidak disampaikan secara eksplisit. Ia bekerja halus. Yang ilmiah diasosiasikan dengan modern dan global, sementara yang lokal perlahan dianggap pelengkap.
Kebebasan Belajar dalam Bingkai Global
Kurikulum Merdeka kemudian hadir dengan jargon kebebasan belajar, diferensiasi, dan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Dokumen kebijakan resminya menekankan fleksibilitas dan otonomi satuan pendidikan.
Namun kerangka berpikir yang digunakan tetap sejalan dengan paradigma pendidikan global. Konsep seperti self-directed learning, critical thinking, dan kesiapan menghadapi ekonomi masa depan menjadi rujukan utama. Paradigma ini konsisten dengan gagasan lembaga internasional seperti OECD yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penyiapan sumber daya manusia kompetitif.
Dalam praktiknya, Pancasila sering hadir sebagai rujukan normatif. Namun ia belum sepenuhnya menjadi fondasi epistemik yang membentuk cara berpikir siswa di ruang kelas.
Kurikulum Internasional dan Warga Dunia
Pengaruh ideologi asing paling terlihat pada sekolah yang mengadopsi kurikulum internasional seperti Cambridge dan International Baccalaureate. Kurikulum ini membawa nilai global citizenship dan universal values yang dirancang membentuk warga dunia.
Di Indonesia, kerangka ini kerap menciptakan hierarki halus. Sejarah dunia menjadi lebih dominan daripada sejarah lokal. Isu global dianggap lebih relevan dibanding persoalan kebangsaan. Identitas nasional bergeser menjadi salah satu pilihan, bukan fondasi utama.
Normalisasi Nilai lewat Mata Pelajaran
Mata pelajaran IPS, Ekonomi, dan Sejarah menjadi medium efektif normalisasi ideologi. Teori ekonomi neoklasik diajarkan sebagai dasar berpikir. Pembangunan diukur melalui pertumbuhan dan efisiensi.
Tanpa menyebut istilah kapitalisme, siswa menyerap gagasan bahwa pasar bebas adalah mekanisme alamiah dan persaingan merupakan keniscayaan. Dalam pemikiran kritis, seperti dikemukakan Antonio Gramsci, inilah bentuk dominasi melalui akal sehat. Ideologi bekerja tanpa pernah terasa sebagai ideologi.
Bahasa dan Hirarki Nilai
Bahasa pengantar pendidikan turut memperkuat proses ini. Bahasa Inggris diasosiasikan dengan mutu, prestise, dan masa depan. Sebaliknya, bahasa daerah dipandang kurang relevan dalam dunia modern.
Yang berlangsung bukan sekadar pergeseran bahasa, melainkan pembentukan hirarki nilai. Yang global dipersepsikan unggul, sementara yang lokal dianggap tertinggal.
Ideologi yang Bekerja Tanpa Perlawanan
Ideologi yang hadir secara kasar mudah dikenali dan ditolak. Sebaliknya, ideologi yang bekerja secara halus diterima sebagai sesuatu yang netral dan ilmiah. Sekolah pun berfungsi sebagai ruang reproduksi nilai global yang berjalan otomatis.
Persoalannya bukan pada keterbukaan terhadap dunia. Indonesia tidak mungkin menutup diri dari pengetahuan global. Tantangannya adalah memastikan pendidikan nasional tidak sekadar menjadi konsumen ideologi pendidikan luar.
Pendidikan kritis, sebagaimana ditegaskan pemikir seperti Paulo Freire, menuntut kesadaran agar peserta didik menjadi subjek pembelajaran, bukan objek dari sistem.
Pertanyaan akhirnya tetap relevan. Ketika siswa lebih fasih membicarakan isu global daripada persoalan di sekitarnya, ketika keberhasilan diukur dari adaptasi pasar, sekolah sedang mencerdaskan—atau sedang membentuk manusia sesuai pesanan zaman? ***
