Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Surabaya memilih berjaga—mengawasi harga, stok, dan keamanan pangan agar perayaan warga tak terganggu gejolak pasar.
Di sejumlah titik strategis kota, langkah itu tampak nyata. Pasar Sememi, pangkalan dan agen LPG, toko modern, hingga distributor ayam potong menjadi lokasi pemantauan terpadu Pemerintah Kota Surabaya bersama
, Selasa (16/12/2025). Fokusnya satu: memastikan dapur warga tetap aman dan terjangkau di tengah lonjakan konsumsi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, Agung Supriyo Wibowo, menjelaskan bahwa pengawasan ini bukan sekadar inspeksi harga. TPID dan Satgas Pangan juga memastikan kelancaran distribusi sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak perilaku menimbun.
Stabilitas, kata Agung, masih menjadi gambaran umum pasar Surabaya. Sebagian besar bahan pokok terpantau relatif aman, meski satu komoditas kembali menunjukkan watak lamanya yang sensitif: cabai.
“Memang ada kenaikan pada cabai. Namun perlu dipahami, harga cabai memiliki fluktuasi yang sangat cepat, bisa berubah dalam waktu setengah jam saja karena dipengaruhi cuaca ekstrem saat ini,” ujar Agung.
Cuaca buruk membuat cabai mudah busuk, memotong pasokan dari petani dan mendorong harga naik dalam waktu singkat. Cabai rawit sempat menyentuh Rp80.000 per kilogram. Namun, menurut Agung, tren itu kini mereda. Di Pasar Keputran, per 15 Desember 2025, harga cabai rawit telah turun ke kisaran Rp50.000 per kilogram.
Fluktuasi cabai tidak sendirian. Bawang merah yang sebelumnya ikut naik, kini dilaporkan kembali stabil di sekitar Rp35.000 per kilogram. Komoditas protein hewani pun relatif tenang. Daging ayam belum menunjukkan kenaikan berarti, sementara daging sapi berada di kisaran Rp115.000 per kilogram—masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp120.000.
Soal ketersediaan, Pemkot Surabaya mengklaim berada pada posisi yang cukup nyaman. “Untuk beras dan LPG, Insyaallah sangat mencukupi bulan ini. Khusus beras, indeks ketersediaan pangan Surabaya mencapai angka 8, artinya stok aman hingga delapan bulan ke depan,” kata Agung.
Angka itu menjadi penyangga psikologis penting di tengah kekhawatiran publik yang kerap muncul menjelang momen Nataru. Pemerintah kota tampaknya ingin memastikan bahwa kecemasan tak berubah menjadi panic buying—sebuah siklus yang justru mempercepat lonjakan harga.
Untuk menahan laju kenaikan, Pemkot Surabaya mengandalkan satu instrumen yang kian diperkuat: Kios TPID. Melalui kios ini, pasokan disalurkan langsung kepada pedagang pasar dengan harga lebih rendah, menciptakan rem alami terhadap gejolak harga di tingkat konsumen.
Pengawasan tidak berhenti pada bahan segar. Menjelang musim parsel, Pemkot juga menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) untuk memeriksa produk olahan. Fokusnya meliputi tanggal kedaluwarsa, izin edar, hingga kondisi fisik kemasan—mulai dari kebocoran, penyok, sampai karat.
Langkah ini, menurut Agung, akan dilakukan berulang. Sepanjang Desember, pengawasan direncanakan berlangsung hingga tiga kali. “Kami mengimbau masyarakat Surabaya untuk tidak panik belanja. Ketersediaan bahan pokok cukup dan terus diawasi ketat menjelang Nataru,” ujarnya.
Di tengah ritme belanja yang biasanya meningkat menjelang akhir tahun, Surabaya sedang berupaya menjaga keseimbangan rapuh antara permintaan, pasokan, dan rasa aman. Bukan dengan retorika, melainkan dengan kehadiran langsung di pasar—tempat denyut ekonomi warga berdenyut paling jujur.***
