Saat jutaan rakyat kehilangan pekerjaan, 30 wakil menteri justru mengisi kursi komisaris BUMN. DPR dan pengamat hukum menilai praktik ini tak melanggar hukum, tapi mencederai keadilan sosial.
__________
Di tengah naiknya angka PHK dan sulitnya rakyat mendapatkan pekerjaan, sebanyak 30 wakil menteri justru menempati kursi komisaris di berbagai BUMN dan anak usahanya.
Fenomena ini memicu kritik publik soal ketimpangan akses dan rendahnya sensitivitas elite terhadap realitas sosial yang dihadapi rakyat.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengatakan, penempatan para wakil menteri (wamen) di kursi komisaris memang tidak melanggar aturan secara eksplisit, tetapi menabrak nalar keadilan dan etika publik.
“Saat jutaan orang berjuang mencari kerja, segelintir elit justru menikmati privilese ganda. Ini bukan sekadar legalitas, ini soal empati,” ujar Mufti, Jumat, 11 Juli 2025.
Mufti menekankan, rangkap jabatan baru layak dibenarkan bila disertai kinerja luar biasa dan kontribusi nyata terhadap efisiensi serta keberhasilan BUMN.
“Kalau hanya mengisi struktur tanpa dampak positif, berarti rakyat cuma disuruh membayar pajak untuk mendanai simbolisme,” katanya.
DPR, menurutnya, akan terus mengawasi dampak langsung dari praktik rangkap jabatan ini—apakah berdampak positif terhadap pelayanan dan tata kelola BUMN atau justru menjadi beban birokrasi.
Masalah ini juga menyeret perdebatan hukum. Meski Undang-Undang Kementerian Negara secara tegas melarang menteri merangkap jabatan di BUMN, larangan serupa tidak secara eksplisit berlaku untuk wakil menteri.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, pernah menyatakan bahwa larangan itu semestinya juga berlaku bagi wamen. “Karena mereka bagian dari struktur kabinet. Tidak boleh ada dua standar,” kata Mahfud dalam pernyataan sebelumnya.
Polemik ini bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Direktur Eksekutif ILDES, Juhaidy Rizaldy Roringkon, menggugat Pasal 23 UU Kementerian Negara yang membuka celah rangkap jabatan.
“Wamen seperti tak tersentuh larangan hukum. Ini celah yang bisa melahirkan krisis kepercayaan publik,” ujar Juhaidy.
Daftar 30 Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN:
- Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Wamen Pertanian)
- Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Wamen Ketenagakerjaan)
- Giring Ganesha – Komisaris PT GMF AeroAsia (Wamen Kebudayaan)
- Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Wamen Komdigi)
- Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Wamen ATR/BPN)
- Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan)
- Fahri Hamzah – Komisaris PT BTN (Wamen PKP)
- Suahasil Nazara – Komisaris PT PLN (Wamen Keuangan)
- Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Wamen BUMN)
- Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT BRI (Wamen BUMN)
- Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT BRI (Wamen UMKM)
- Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Wamen PU)
- Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Wamen ESDM)
- Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Wamen KKP)
- Suntana – Komisaris Utama PT Pelindo (Wamen Perhubungan)
- Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika (Wamen Kesehatan)
- Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana (Wamen Pertahanan)
- Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Wamen P2MI)
- Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telkomsel (Wamen LH)
- Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telkomsel (Wamen Desa PDT)
- Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah (Wamen Perdagangan)
- Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Wamen Investasi)
- Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi (Wamen Kependudukan)
- Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Wamen Setneg)
- Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat (Wamen Komdigi)
- Veronica Tan – Komisaris PT Citilink (Wamen PPPA)
- Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN EPI (Wamenpora)
- Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping (Wamenlu)
- Ferry Juliantono – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga (Wamen Koperasi)
- Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (Wamen Pendidikan Tinggi).***
