Pemerintah dinilai abai tanggung jawab ketika Menteri P2MI menyarankan rakyat kerja ke luar negeri. Alih-alih menciptakan lapangan kerja, justru mendorong rakyatnya pergi.
__________
Pernyataan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, yang menyarankan para pengangguran bekerja ke luar negeri, memicu kritik tajam.
Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, menyebut logika kebijakan itu terbalik. “Mengapa negara justru mendorong rakyatnya pergi? Mengapa bukan membuka lapangan kerja di dalam negeri?” katanya, Ahad, 29 Juni 2025.
Menurut Achmad, ini bukan solusi. Justru seolah menandakan pemerintah menyerah dalam membangun ekonomi nasional. Ia membuat analogi yang lugas: bayangkan sebuah rumah yang bocor parah. Bukannya diperbaiki, sang kepala keluarga malah menyuruh istri dan anak-anaknya pindah ke rumah tetangga. Hujan memang tak lagi mengguyur mereka, tapi masalah utama tetap dibiarkan. Reputasi kepala keluarga pun ambruk.
Begitu juga dengan negara. “Kebijakan ini seperti membiarkan atap rumah tetap bocor,” tegas Achmad. Pemerintah, kata dia, semestinya memperkuat struktur ekonomi agar rakyat bisa bekerja dengan layak di tanah sendiri.
Sementara itu, Karding mengklarifikasi ucapannya. Ia menyebut kerja ke luar negeri adalah alternatif, bukan pemaksaan. “Saya tidak mengusir siapa pun. Tapi ada 1,6 juta lowongan kerja di luar negeri yang bisa membantu kurangi pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa tugasnya memang untuk menempatkan pekerja migran. Di luar negeri, kata Karding, ada peluang besar—gaji tinggi, transfer pengetahuan, pengalaman global. Ia bahkan menyebut angka: caregiver di Jepang bisa mengantongi Rp25 juta per bulan.
“Kalau di Jakarta, harus kerja lima bulan untuk menyamai itu. Jadi wajar kalau saya menyampaikan ini sebagai motivasi,” katanya.
Namun, pernyataan itu tetap menyisakan pertanyaan: jika peluang kerja di dalam negeri memang ada, mengapa pesan yang mengemuka justru menyuruh rakyat pergi?
