Asosiasi ojek online alias ojol, Garda Indonesia, mengeklaim bahwa sekitar 500 ribu pengemudi ojol dan taksi daring dari seluruh Indonesia bakal menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa, 20 Mei 2025 mendatang. Aksi ini rencananya disertai penghentian layanan aplikasi (offbid).
__________
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang dinilai melanggar regulasi transportasi daring. Juga sebagai desakan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas.
“Kami mohon maaf dari jauh hari apabila ada masyarakat terjebak kemacetan dan terganggunya kegiatan masyarakat,” kata Igun dalam keterangan resmi, Kamis, 15 Mei 2025.
Kata Igun, unjuk rasa akan dipusatkan di kawasan Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI. Garda Indonesia mengeklaim bahwa peserta aksi akan datang dari berbagai wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Cikampek, Karawang, Palembang, Lampung, dan Banten.
Dalam aksi ini, para pengemudi ojol menyampaikan beberapa tuntutan utama dalam aksi ini.
Pertama adalah penetapan payung hukum. Mereka meminta adanya payung hukum yang jelas bagi pengemudi ojol dan kurir online untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.
Yang kedua, mereka juga menuntut revisi potongan aplikasi. Mereka menuntut agar potongan yang diambil aplikator dari pendapatan mereka dikurangi, dari 40 persen menjadi 10 persen.
Tuntutan ketiga adalah penghapusan skema tarif murah. Mereka minta agar tarif murah seperti “aceng” atau “slot” dihapus, karena dinilai merugikan pengemudi.
Aksi ini diperkirakan akan menyebabkan gangguan signifikan pada layanan transportasi daring di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pasalnya, pengemudi ojol dan taksi daring akan mematikan aplikasi mereka selama 24 jam, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB pada 20 Mei 2025.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari protes sebelumnya, yang menurut Garda Indonesia, belum mendapatkan respons memadai dari pihak aplikator dan pemerintah. Para pengemudi berharap aksi ini dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada mereka.***
