Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono menyatakan, mulai tahun ini Presiden Prabowo Subianto melarang impor beras, jagung, gula, dan garam. Praktisi pertanian dan swasembada pangan menilai kebijakan itu terlalu mendadak dan tidak logis untuk saat ini.
“Perintah, nih (dari Presiden Prabowo Subianto), kami tidak boleh impor beras di tahun ini, 2025. Tidak impor beras, tidak impor jagung, tidak impor gula konsumsi, dan tidak impor garam konsumsi,” begitu kata Sudaryono, di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2025 lalu.
Kata Sudaryono, prioritas awal pemerintah adalah memastikan kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, garam, dan gula bisa dipenuhi. Setelah itu, baru pemerintah merambah ke komoditas lain, seperti susu dan daging.
Menurut Sudaryono, susu dan daging lebih banyak diimpor daripada produksi sendiri. “Saat ini, kita memang lebih banyak impor (susu dan daging) daripada yang kita produksi. Itu juga menjadi bagian dari roadmap kita untuk swasembada,” imbuhnya.
Sudaryono pun menyatakan pentingnya pembukaan lahan baru melalui program food estate. Kata dia, itu bakal jadi solusi jangka panjang menghadapi kebutuhan pangan.
Praktisi pertanian dan swasembada pangan Anna Luthfie menilai kebijakan stop impor bahan pangan mendadak ini tidak logis.
Anna Luthfie adalah praktisi yang menggalakkan program swasembada pangan secara swadaya dengan bendera Republik Durian.
“Harusnya meningkatkan angka produktivitas (pertanian) dulu, baik itu produk beras, jagung, garam, kedelai, gula, dan pangan yang lain. Termasuk melakukan konsolidasi lahan. Baru kemudian lahir kebijakan stop impor,” kata Anna, dikutip Senin, 3 Maret 2025.
Menurut dia, bila produktivitas tidak dinaikkan, lalu tetiba muncul kebijakan stop impor, itu malah berpotensi memunculkan problem defisit bahan pangan ke depannya.
“Atau rakyatnya diperintah untuk puasa semua?” tegasnya.
Bukan Babat Hutan, Tapi Konsolidasi Lahan
Soal food estate, yang realisasinya dilakukan dengan membabat ratusan ribu, bahkan jutaan hektare lahan hutan, menurut Anna, itu perlu dikoreksi atau dihentikan.
“Harus dikoreksi, kalau kita tidak mau bencana banjir dan longsor meluluhlantakkan daerah yang dibabat dan dihancurkan hutannya atas nama pembukaan lahan pertanian baru,” katanya.
Dalam pandangan Anna, membuka lahan pertanian baru dengan membabat hutan sama saja dengan merusak masa depan anak-cucu. Merusak ekosistem, keanekaragaman hayati, dan sumber-sumber mata air.
“Pembabatan hutan membunuh masa depan kehidupan umat manusia,” katanya.
Apabila pemerintah benar-benar serius meningkatkan hasil pertanian—dengan tujuan agar bisa stop impor bahan pangan, sekaligus menyejahterakan petani—menurut Anna, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah melakukan konsolidasi lahan. Bukannya babat hutan.
Konsolidasi lahan adalah, misalnya, lahan-lahan pertanian berupa sawah petak-petak kecil diubah dengan petak-petak. Lalu, lahan-lahan tersebut dikerjakan dengan mesin-mesin pertanian modern.
“Dengan begitu, petani akan mendapt hasil berdasarkan luasan yang dimiliki, dengan diberikan saham sesuai kepemilikan lahan. Dengan begitu, pengerjaaanya bisa efisien. Siapa yang efisien bakal melahirkan peningkatakan pendapatan,” pungkasnya.***
