Wakil Kepala BIN Diganti di Tengah Proses Pemilu, Kepalanya Menyusul?

JAKARTA—Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, yang pensiun akhir November 2023 ini, memutasi 105 perwira tinggi (Pati) TNI. Dari seratus lebih perwira yang dimutasi, pergeseran posisi Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) KSAD Letjen TNI I Nyoman Cantiasa menjadi sorotan. Pria kelahiran 26 Juni 1967 ini diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Letjen TNI Teddy Laksmana. 

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1286/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dalam surat keputusan tersebut, ada 105 perwira tinggi yang dimutasi. “Mutasi dan promosi jabatan 105 Pati TNI terdiri dari 56 Pati TNI AD, 37 Pati TNI AL, dan 12 Pati TNI AU,” kata Kapuspen Mabes TNI, Laksda TNI Julius Widjojono dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 November 2023. 

Mutasi I Nyoman Cantiasa paling menjadi perhatian lantaran prosesnya berlangsung ketika isu penggantian Kepala BIN Budi Gunawan kian santer belakangan ini. Sekadar informasi, Budi Gunawan dikenal dekat dengan Megawati Soekarnoputri. Pada periode pertama Presiden Jokowi, pensiunan jenderal polisi yang akrab disapa BG itu sempat diusulkan sebagai Kapolri, tetapi gagal karena tersandung kasus. Di sisi lain, saat ini hubungan Megawati dan Jokowi dikabarkan sedang “memanas”. 

Menurut Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri, Cantiasa merupakan eks Danjen Kopassus dan bekas anak buah Prabowo Subianto saat operasi sandera Mapenduma. Dan saat ini Prabowo adalah salah satu capres pada Pilpres 2024. Ketum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan ini berpasangan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. 

Bacaan Lainnya

Mengingat pola relasi tersebut, kata Gufron, hubungan Prabowo dan Cantiasa yang pernah menjadi atasan dan bawahan menimbulkan pertanyaan. “Pertanyaannya: apakah kemudian itu akan berdampak dalam konteks memengaruhi tugas-tugas dia sebagai Wakabin? Karena hari ini kita di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu, dan beberapa waktu yang lalu sempat muncul soal penggunaan alat-alat intelijen untuk memata-matai,” kata Gufron, dikutip dari Tirto.id, Senin, 13 November 2023. 

Gufron mengingatkan bahwa mutasi tersebut bisa memicu persepsi publik, yang menduga Jokowi menggunakan kekuatan negara untuk kepentingan pribadi—terutama untuk pemenangan paslon tertentu. Sebab, menurut Gufron, aksi Jokowi di pemerintahan saat ini mengesankan adanya upaya mengkonsolidasikan kekuatan untuk kepentingan tertentu.

Terkait kesan tersebut, selain soal pemilihan Wakabin, Gufron juga menunjuk pada pemilihan kandidat Panglima TNI saat ini, Jenderal Agus Subiyanto. Agus, kata dia, terindikasi dekat dengan Jokowi. Indikasi terlihat dari rekam jejak Agus yang cukup dekat dengan Jokowi. Dia menjadi Danrem di Solo ketika Jokowi menjadi walikota; serta Danrem Suryakencana/Bogor dan Komandan Paspampres ketika Jokowi menjadi presiden. 

“Saya kira (mutasi) ini enggak cuma terjadi di level pimpinan, tapi juga mungkin di satuan-satuan wilayah. Itu yang harus dicek,” kata Gufron. 

Gufron berharap mutasi kali ini tidak memicu BIN untuk menjadi tidak netral pada Pemilu 2024. Dia mengaku khawatir, setelah mutasi Wakabin ini, mutasi Kepala BIN bakal menyusul. Gufron khawatir karena mutasi posisi strategis di negara ini terealisasi di tengah pelaksanaan pemilu serentak. 

“Jangan sampai rotasi promosi berdampak pada netralitas institusi keamanan di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam hal ini adalah BIN. Itu kan sangat strategis, punya alat sadap dan sebagainya. Belum lagi kalau memang benar-benar Kepala BIN diganti,” kata Gufron. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif ISESS, Khairul Fahmi, menyebut rotasi Wakabin itu sesuatu yang lumrah. Sebab, kata dia, Teddy, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala BIN, sudah memasuki masa pensiun. 

“Kalau pergantian Wakabin ini biasa, sebenarnya, karena Pak Teddy sudah waktunya pensiun. Sehingga, ya, memang ada kebutuhan untuk mengganti,” kata Fahmi, dikutip dari Tirto.id, Senin (13/11). 

Fahmi juga menerangkan jika BIN di era kepemimpinan Budi Gunawan kerap didampingi Wakil Kepala dari TNI atau pihak lain. Ia menilai, jabatan Wakabin tidak serta-merta harus dipegang personel TNI, ASN, TNI atau Polri. Fahmi menduga, Nyoman ditunjuk sebagai pengganti Teddy karena eks Danjen Kopassus itu dinilai bisa menangani sejumlah masalah, salah satunya terkait masalah Papua. 

“Artinya, kalau Pak Nyoman ditaruh di situ (Wakabin—red), mungkin Pak Nyoman bisa berkontribusi terhadap masalah Papua dan penanganan masalah-masalah, istilahnya, konflik lain yang berkaitan dengan track record Pak Nyoman selama bertugas di TNI sebagai Kopassus,” kata Fahmi. 

Fahmi juga menilai penempatan Nyoman tidak serta-merta demi kepentingan pengerahan BIN untuk pemenangan pemilu. Menurut dia, Wakil Kepala BIN bertugas untuk mengendalikan operasi, internal, dan dukungan administrasi. 

Soal adanya anggapan jika mutasi Pati TNI ini untuk kepentingan politik, menurut Fahmi, itu tidak beralasan. Sebab, kursi Wakasad memang harus diisi karena Jenderal Agus Subiyanto, yang sebelumnya menjadi Wakasad, menjadi KSAD. Kursi Wakasad semakin perlu diisi karena Agus bakal segera dilantik menjadi panglima. 

“Ini konsekuensi karena kursinya (Wakasad) kosong, ditinggal pejabat sebelumnya, dan Irjenad ini pejabat sebelumnya pensiun. Jadi, saya kira jauh dari konteks politik, apalagi kalau kita lihat yang mengisi jabatan-jabatan itu bukan nama-nama yang dianggap kemudian sangat dekat dengan presiden atau kekuatan-kekuatan politik tertentu. Jadi, saya kira kita kalau mengaitkan dengan potensi pelibatan aparat dalam skema-skema pemenangan pemilu, ya itu overthinking,” kata Fahmi. 

Kapuspen TNI Laksda Julius juga menjelaskan bahwa pemilihan I Nyoman Cantiasa sebagai Wakil Kepala BIN bukan bermuatan politis. Ia menegaskan bahwa mutasi Cantiasa adalah hal yang rutin dilakukan TNI. Ia juga menegaskan TNI akan selalu netral pada pemilu. “Ini mutasi rutin sebagai bagian dari kaderisasi dan dinamika organisasi sesuai tupok TNI. Sesuai yang disampaikan berulang kali oleh panglima, TNI selalu netral dan tidak berpolitik praktis,” kata Julius, Senin (13/11). 

— Toni —

FOTO: I Nyoman Cantiasa. (Dok. Puspenad)

Pos terkait