Studi yang diterbitkan pada 2024, lanjut Diah, mengungkap ada hubungan erat antara paparan dini terhadap pangan ultra-proses dengan peningkatan pola makan tidak sehat dan risiko lebih tinggi terhadap obesitas dan penyakit katastropik, seperti penyakit jantung.
Anggaran MBG Rp 4,4 Tiliun per 12 Juni 2025
Di tengah polemik menu makanan tersebut, Kementerian Keuangan dalam Laporan APBN edisi Mei 2025 mengungkapkan bahwa program MBG telah menyerap anggaran hingga Rp4,4 triliun per 12 Juni 2025. Jumlah ini melonjak drastis dari realisasi awal Januari yang baru mencapai Rp45,1 miliar.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bahkan mengatakan dana tersebut meningkat Rp1,1 triliun dalam waktu 12 hari, dari penyerapan akhir Mei 2025 sebesar Rp3,3 triliun.
“Per tanggal 12 Juni 2025 telah dibelanjakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk MBG adalah Rp4,4 triliun. Kalau kita lihat akhir bulan Mei 2025 Rp3,3 triliun, sampai setengah bulan nambah Rp1,1 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa 17 Juni 2025.
Lebih lanjut, Wamenkeu itu melaporkan bahwa dana MBG telah digunakan untuk menjangkau 4,89 juta penerima manfaat di Indonesia.
“Ini dilaksanakan oleh 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum dan manfaatnya diberikan oleh 4,89 juta penerima manfaat,” jelasnya.
Dengan begitu besarnya anggaran dan rentetan insiden pada program MBG, Irwan Aldrin dari Koalisi Kawal Pendidikan meminta program ini distop dulu.
“Kita coba stop dulu. Kita sebagai warga negara, uang kita dipakai untuk kegiatan itu. Sebelum itu jadinya mubazir, terbuang semua, ya berhenti dulu,” kata Irwan, pada Jumat.
Irwan mendesak ada kewenangan yang lebih besar yang diberikan pemerintah kepada sekolah-sekolah untuk mengelola makan siang versi mereka sendiri.
“Biar sekolah yang mengelola makanannya, biar sekolah yang menyelenggarakannya,’ sarannya. ***
