Soal kebutuhan pembiayaan 2026, Awalil mencatat lonjakan pinjaman luar negeri neto empat kali lipat dari rencana awal APBN, dari Rp32,67 triliun menjadi Rp131,56 triliun. “Cukup mengherankan,” katanya, “menjadi pertanyaan serius mengenai peningkatan untuk kebutuhan apa dan kepada pihak mana berutangnya.”
Dua data ini tidak saling meniadakan. Rasio terhadap PDB menjelaskan daya tahan struktural jangka panjang; rasio terhadap pendapatan negara menjelaskan tekanan anggaran jangka pendek. Indonesia bisa aman di indikator pertama sambil tetap perlu waspada di indikator kedua.
Bukan Soal Angka, Tapi Siapa yang Bisa Melihatnya
Kalau ada satu pelajaran dari buku Perkins yang benar-benar relevan untuk konteks ini, itu bukan soal besar-kecilnya angka utang, melainkan soal siapa yang bisa melihat angka itu dan kapan.
Sri Lanka pada 2017 punya rasio utang tiga kali lipat Indonesia hari ini, ditambah struktur utang jangka pendek yang rapuh. Uganda punya klaim viral yang ternyata tidak terbukti setelah ditelusuri ke sumber resminya. Indonesia punya rilis bulanan yang bisa dibaca siapa saja, dan sekarang juga punya ekonom independen yang secara terbuka mempertanyakan komposisi pembiayaannya.
Selama kebiasaan bertanya itu tetap hidup — dari BI yang merilis data, dari ekonom yang menantangnya — jarak antara Indonesia hari ini dan skenario terburuk yang tersirat dalam buku Perkins tetap lebar. Pertanyaan Awalil tentang “kepada pihak mana berutangnya” belum terjawab tuntas. Dan mungkin memang belum harus terjawab hari ini — tapi patut terus ditagih setiap bulan, setiap kali SULNI baru terbit.***
