Yang benar-benar relevan dari kasus Sri Lanka bukan siapa krediturnya, melainkan posisinya: rasio utang publik terhadap PDB negara itu sudah 77,6 persen pada 2017 — jauh melewati ambang 60 persen yang dipakai IMF dan lembaga multilateral lain sebagai tanda bahaya bagi negara berkembang.
[GRAFIK: Perbandingan rasio utang terhadap PDB — Indonesia Mei 2026 (29,9%) vs Sri Lanka 2017 (77,6%) vs ambang batas IMF (60%)]
Angka yang Membuat BI Percaya Diri
Posisi Indonesia hari ini jauh dari skenario itu. Rasio utang luar negeri terhadap PDB tercatat 29,9 persen pada Mei 2026 — kurang dari setengah ambang bahaya IMF.
Komposisinya juga berbeda dari pola Sri Lanka. Sekitar 83,9 persen dari total utang luar negeri Indonesia berjangka panjang. Untuk utang pemerintah secara spesifik, porsinya bahkan mencapai 99,99 persen — artinya risiko gagal bayar mendadak akibat jatuh tempo menumpuk relatif kecil.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut kenaikan Mei 2026 didorong utang sektor publik, “di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.” Utang luar negeri swasta memang masih USD195,9 miliar, tapi kontraksinya melandai dari 0,5 persen jadi 0,1 persen dalam sebulan.
Data ini juga tidak disembunyikan. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) dirilis rutin setiap bulan oleh BI bersama Kementerian Keuangan — jenis keterbukaan yang justru absen dalam skenario “jebakan utang” yang dibayangkan Perkins.
Kabut di Balik Angka yang Terang
Tapi rasio terhadap PDB bukan satu-satunya cara membaca risiko utang — dan di sinilah kabutnya belum sepenuhnya sirna.
Awalil Rizky menunjuk indikator lain yang lebih jarang dibahas publik: rasio utang terhadap pendapatan negara. Dengan utang pemerintah Rp9.638 triliun berbanding pendapatan negara Rp2.756,3 triliun pada 2025, rasionya melonjak jadi hampir 350 persen — angka yang terlihat jauh lebih menakutkan daripada 29,9 persen terhadap PDB.
Ia juga menyoroti Debt Service Ratio, yakni beban bunga utang dibanding pendapatan negara, yang mencapai 18,66 persen pada 2025. Indikator ini menangkap tekanan riil terhadap anggaran tahun berjalan — bukan hanya besar-kecilnya tumpukan utang.
