Pada awal tahun 1950an pula, TNI mulai mendefinisikan dirinya sebagai sebuah kekuatan sosial-politik, alih-alih sekadar kekuatan militer. Pada Oktober 1952, sebagai contoh, TNI terlibat konflik internal yang merembet pada unjuk kekuasaan (show of force) kepada penguasa eksekutif dan legislatif. Tindakan yang diotaki oleh Mayor Jenderal A.H. Nasution ini menegaskan independensi politik TNI yang enggan diintervensi. Bagaimanapun, Sukarno memberhentikan Nasution sebagai konsekuensi dari tindakannya (Kahin 2005: 283).
Sangat Identik dengan Orde Baru
Sejak tahun 1959 hingga 2002, organisasi militer Indonesia adalah ABRI. Meskipun didirikan oleh Presiden Sukarno, ABRI sangat identik dengan rezim Orde Baru. Sebagai bagian integral dari kedua rezim ini, ABRI memiliki kecenderungan politik yang amat kuat, utamanya didorong oleh doktrin Dwi Fungsi.
Kelahiran kembali TNI pada 2002 di tengah dorongan reformasi bertujuan untuk mengembalikan militer Indonesia pada proporsinya. Di antara agenda reformasi yang diamanahkan kepada TNI pasca reformasi adalah penghapusan peran sosial-politik yang didikte oleh Dwifungsi, seperti kedudukan prajurit aktif sebagai pejabat politik atau anggota legislatif dalam Fraksi ABRI.
Selain itu, tuntutan yang tak kalah pentingnya adalah pemisahan Polri dari tubuh TNI. Semua tuntutan yang dielu-elukan oleh para pendukung reformasi antara lain bertujuan untuk peningkatan kemampuan dan modernisasi TNI (Basuki 2013: 86 & 104).
Setelah “kelahirannya kembali,” TNI dihadapkan pada berbagai operasi baik di dalam maupun luar negeri, dalam aspek militer maupun non-militer. Sebagai contoh, TNI dilibatkan dalam penanganan konflik-konflik horizontal di Ambon dan Poso dan penanganan isu-isu keamanan di Aceh dan Papua.
Selain itu, TNI pula dilibatkan dalam operasi-operasi kemanusiaan setelah Tsunami Samudera Hindia di Aceh dan Sumatera Utara serta misi-misi perdamaian di Lebanon, Kongo, Afrika Tengah, dan negara-negara lainnya (Pusjarah TNI, 2005: 201-202).*