Pemkot Surabaya sudah tak bisa lagi menyediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk warga. Pasalnya, lahan untuk makam di Surabaya sangat terbatas, sementara Pemkot tak bisa melakukan pembebasan lahan untuk makam baru karena keterbatasan anggaran.
Karena situasi ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal keterbatasan lahan makam tersebut. Dia mengusulkan agar warga menggunakan sistem makam tumpang, karena tak ada lagi lahan yang bisa digunakan untuk makam.
“Kami sudah tidak bisa menyediakan lahan makam untuk warga Surabaya. Tanahnya siapa? Di (TPU) Keputih pun dibuat panggung (ditumpang). Kalau ada saudara-saudaranya yang meninggal, ya sudah, ditumpang. Tanahe wis gak ono (lahannya sudah tidak ada),” kata Eri, Selasa, 18 Maret 2025.
Eri pun meminta jajarannya mendata jumlah warga di setiap perkampungan yang memiliki TPU aktif. Dengan begitu, akan diketahui jumlah warga yang bisa dimakamkan di TPU tersebut.
Berdasarkan data dari DLH, ada 13 lahan makam dan 1 krematorium yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Lahan makam yang berada di kawasan perkampungan ada 535 titik.
Pemkot Surabaya tak bisa lagi melakukan pembebasan lahan untuk makam karena harga tanah di Surabaya makin mahal. Maka dari itu, kata Eri, dia ingin menerapkan sistem makam tumpang, dan itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat.
Eri juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menyampaikan situasi ini kepada DPRD Surabaya sebagai bahan diskusi.
Pasalnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Surabaya memiliki skala prioritas, mulai dari untuk biaya rumah tidak layak huni (rutilahu), pendidikan hingga kesehatan gratis.
“Tanah sudah tidak ada, lalu mau bebaskan tanah? Duitnya berapa? Pembebasan tanah itu bisa Rp 4 – Rp 5 juta per meter, sama saja beli rumah. Mau pilih mana? Mau membebaskan tanah atau lebih manfaat untuk menyelesaikan kemiskinan? Warga Surabaya juga harus tahu itu,” tandasnya.***
