Ribuan Buruh Gelar Aksi Long March ke Kantor Gubernur Jatim, Usung 6 Tuntutan Nasional

Ilustrasi long march demo buruh. - Dok. Istimewa
Buruh dari berbagai daerah di Jatim bakal padati Surabaya. Long march bakal dimulai dari Jalan Ahmad Yani hingga Pahlawan. Mereka menolak upah murah, menuntut satgas PHK, hingga mengusulkan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.

__________

Ribuan buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur bakal menggelar aksi demonstrasi besar pada Kamis, 28 Agustus 2025. Sekitar 3.000 massa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal turun ke jalan, bergerak menuju Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya.

Sekretaris PERDA KSPI Jawa Timur, Jazuli, mengatakan, massa buruh akan datang dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jember, hingga Tuban. Titik kumpul aksi ditetapkan di depan CITO Mal, Jalan Ahmad Yani, pukul 11.00 WIB. Dari sana, buruh akan long march melewati sejumlah jalan protokol.

Bacaan Lainnya

“Rencananya massa aksi akan melakukan long march dari Jalan Blauran menuju Kantor Gubernur dengan aksi teatrikal sebagai bentuk kritik,” ujar Jazuli, Rabu, 27 Agustus 2025.

Diperkirakan pukul 13.00 WIB ribuan buruh sudah tiba di Kantor Gubernur Jatim, untuk melakukan orasi. Mereka membawa enam tuntutan nasional yang dikenal dengan HOSTUM (hapus outsourcing dan tolak upah murah). Salah satunya meminta kenaikan upah 2026 sebesar 8,5 – 10,5 persen.

Tuntutan lain meliputi pembentukan Satgas PHK, penyelamatan PT Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN) Mojokerto agar tidak terjadi PHK massal, hingga reformasi pajak perburuhan dengan menaikkan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Buruh juga menolak pajak atas pesangon, THR, dan JHT, serta diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan menikah.

Selain itu, buruh mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta revisi undang-undang pemilu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Di luar tuntutan nasional, KSPI Jawa Timur juga menagih janji Gubernur Jatim atas komitmen aksi 1 Mei lalu. Di antaranya pembentukan Perda Jatim tentang Jaminan Pesangon, alokasi anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin, sanksi tegas bagi pengusaha yang abai mendaftarkan buruh ke BPJS, penambahan kuota SPMB jalur afirmasi anak buruh, serta pengusulan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.

“Komitmen itu harus segera direalisasikan,” tegas Jazuli. ***

Pos terkait