TEHERAN — Serangan mengejutkan di Teheran mengakibatkan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyyah atau Ismail Haniyeh meninggal dunia, Rabu (31/7/2024). Pejabat Hamas tersebut berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan presiden terpilih Iran Masoud Pezeshkian.
Korps Garda Revolusi Islam mengonfirmasi Haniyeh dan salah satu pengawal tewas ketika kediamannya diserang di Teheran. Sementara, situs berita yang berafiliasi dengan Hizbullah , Al Mayadeen, menuding Israel berada di balik serangan yang mengakibatkan Haniyeh tewas.
Ismail Haniyeh pernah dua kali secara pribadi menyurati Presiden RI Joko Widodo. Haniyeh dalam suratnya meminta bantuan Indonesia untuk melawan Israel. Dilansir dari Anadolu Agency, surat pertama dikirim pada Kamis, 20 Mei 2021 silam, dan yang kedua Haniyeh berkirim surat kepada Jokowi pada Selasa, 18 Mei 2024 lalu.
Dalam suratnya yang pertama, Haniyeh menuliskan perihal agresi Israel ke Palestina yang terus meningkat. Haniyeh memohon bantuan Jokowi untuk memberikan tindakan tegas dan memobilisasi dukungan komunitas Muslim seluruh dunia. “Kami meminta Anda untuk segera bertindak dan memobilisasi dukungan Arab, Islam dan internasional,” tulis Haniyeh.
Desakan tersebut mencakup penghentian serangan Israel terhadap Jalur Gaza yang menjadi pusat konflik Israel vs Palestina. “(Dan untuk) mengambil sikap yang jelas dan tegas untuk mewajibkan pendudukan Israel untuk segera menghentikan agresi dan terornya di Jalur Gaza yang terkepung,” lanjutnya.
Haniyeh juga meminta Jokowi untuk menyerukan diakhirinya kekerasan di Yerusalem dan penduduknya. Termasuk soal pengusiran paksa dan diskriminasi rasial terhadap warga Palestina.
“Termasuk skema Yudaisasi, permukiman, pengusiran paksa dan diskriminasi rasial, dan mencabut semua keputusan yang menargetkan pintu gerbang dan lingkungannya, terutama lingkungan Sheikh Jarrah,” lanjutnya.
Pada surat kedua, Senin (10/5) lalu, Haniyeh menyampaikan salam Ramadhan dan Idul Fitri kepada seluruh bangsa Indonesia. “Kami menulis surat ini kepada Yang Mulia pada hari-hari penuh berkah di bulan suci Ramadhan ini, bulan solidaritas, kerja sama, dan kemenangan. Kami semua berharap dan percaya bahwa umat Islam akan menjadi seperti satu struktur konkret untuk berdiri bersama Yerusalem dan Masjid Al Aqsa yang diberkahi, untuk mengusir agresi dan kriminalitas pendudukan Israel,” tulisnya.
Ia mengatakan, bangsa Palestina telah menunjukkan ketabahan dan kesabaran selama lebih dari 50 tahun untuk mempertahankan tanah dan kesucian Yerusalem atas nama seluruh umat Islam. Bangsa Palestina tidak akan menyerah dan akan terus melawan sampai pembebasan dan pengembalian negara Palestina, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
“Anda telah mengikuti bagaimana Masjid Al Aqsa yang diberkati dan alun-alunnya, serta putra putri pemberani membela Al Aqsa terkena serbuan, penodaan, penindasan, dan kebrutalan. Belum lagi menutup masjid dan menolak akses jamaah Muslim ke sana untuk doa dan shalat,” jelasnya kepada Jokowi.
Surat yang dikirimkan oleh Hamas kepada Jokowi tersebut mengundang komentar Pakar Hubungan Internasional, Hikmahanto Juwana. Dia berpendapat surat itu bisa bermakna agar Indonesia mengambil sikap mendukung salah satu faksi. Karena itulah, Hikmahanto mewanti-wanti agar Indonesia bijak menanggapi surat tersebut.
“Di sini Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam sedang ditarik-tarik untuk berada di belakang salah satu faksi yang ada di Palestina, bahkan mungkin kelompok negara-negara yang ada dalam OKI,” ungkapnya, dikutip dari detik.com (21/5/2021).
“Artinya jangan sampai Indonesia ikut dalam perpolitikan dalam negeri Palestina. Indonesia tentu mendukung rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya, bukan untuk mendukung salah satu faksi dalam perpolitikan dalam sistem ketatanegaraan Palestina. Oleh karenanya kalau Hamas meminta dukungan Presiden Jokowi maka perlu disikapi dengan bijak,” lanjut Hikmahanto.
Hikmahanto lantas memberi masukan agar Indonesia cukup menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif terkait surat tersebut. Fokus Indonesia bukan mendukung kekerasan, melainkan mendorong negara-negara di dunia khususnya Amerika Serikat agar Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata.
“Bagi Indonesia seharusnya sisi kemanusiaan yang harus dikedepankan, terutama rakyat sipil dan lebih khusus perempuan dan anak-anak. Sebagai mediator yang baik maka Indonesia harus bisa meyakinkan banyak negara terutama AS atas seruan gencatan senjata,” sebutnya.
Tidak hanya menyurati Jokowi, Ismail Haniyeh pernah bertemu dengan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) di Doha, Qatar, Jumat (12/7/2024). Dalam pertemuan ini, JK menyampaikan sikap solidaritas dan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.
Tragedi yang terjadi di Gaza menjadi perhatian dunia. Selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), JK mengungkap sulitnya pendistribusian bantuan ke Gaza akibat blokade Isarel. JK juga menyatakan semua pihak harus membuat rencana kemanusiaan untuk Gaza.
Salah satunya menyusun program berdasarkan skala prioritas, seperti mengobati korban luka dan sakit, perlindungan wanita, orang tua dan anak-anak. Sehingga tidak menambah jatuhnya korban perang. JK mengingatkan kepada Haniyeh bahwa semua ini hanya bisa efektif manakala kekerasan bisa dihentikan lebih dulu.
Jika kekerasan bisa dihentikan, maka rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza dapat dilaksanakan. Ismail Haniyeh dalam pertemuan itu menjelaskan kondisi Gaza terkini termasuk masalah kemanusiaan dan politik yang sedang berkembang.
Ia juga sangat memuji posisi dan peran diplomatik Republik Indonesia, pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat di Gaza, kontribusi dalam merawat korban luka, gerakan kerakyatan dalam demonstrasi, dan solidaritas luas mereka terhadap rakyat Palestina.
Ismail Haniyeh diketahui pernah mengkritik keras Pertemuan Manama bertajuk Manama Peace to Prosperity Workshop di Bahrain, yang membahas proposal Amerika Serikat (AS) untuk perdamaian Timur Tengah. “Pertemuan itu mengamankan perlindungan ekonomi dalam upaya politik untuk melikuidasi masalah Palestina,” tegas Haniyeh, seperti dikutip Middle East Monitor, Kamis, 27 Juni 2019.
Pernyataan Haniyeh diutarakannya dalam pidato selama konferensi yang diselenggarakan oleh faksi-faksi Palestina. Konferensi Nasional Palestina untuk menghadapi ‘Kesepakatan Abad Ini’ dan Menolak Lokakarya Manama yang diadakan di Gaza.
“Kami menyaksikan momen bersejarah yang penting. Posisi kami jelas: Palestina Tidak untuk Dijual. Tidak untuk kesepakatan yang menguduskan hegemoni penjajah atas tanah kami,” tegas Haniyeh.
Haniyeh menunjukkan bahwa Pertemuan Manama memberikan lampu hijau untuk Israel memperluas upaya pendudukannya dan mengendalikan seluruh Tepi Barat. Selain juga membuka jalan untuk normalisasi dengan negara-negara Arab dan integrasi penjajah di wilayah tersebut.
“Pertemuan itu lahir dan langsung mati serta dihadapkan pada frustrasi. Rakyat Palestina saat ini bersatu dalam menghadapi kesepakatan ini,” tuturnya.
Dia juga menuntut semua faksi, “Bersikeras kepatuhan yang teguh terhadap perjuangan Palestina, terutama Yerusalem, hak untuk kembali dan negara berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukotanya di seluruh wilayah nasional. Kami, Hamas, sekarang siap untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Gaza, di Kairo atau di mana saja”.
Haniyeh dengan tegas mendukung pembentukan pemerintahan kesepakatan nasional untuk menjalankan pemerintahan dan mempersiapkan pemilihan presiden dan legislatif serta Dewan Nasional Palestina. Tak lupa Pemimpin Hamas yang sangat dihormati itu juga menyerukan “rekonstruksi Organisasi Pembebasan Palestina untuk memasukkan semua faksi di bawah satu kepemimpinan tunggal.”*
