PARIS — Prancis membuat langkah mengejutkan dengan menyatakan dukungan kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pernyataan ini mengagetkan banyak pihak karena Prancis berani mengambil sikap berbeda dari negara-negara Barat lainnya, terutama Amerika Serikat.
Barat selama ini menentang ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Prancis menjadi salah satu dari sedikit negara Barat yang berani bersikap tegas terhadap Israel. Tidak hanya terhadap Israel, Paris bahkan pernah mengkritik AS atas keputusannya memveto resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB.
“Mengenai Israel, merupakan kewenangan Pra-Pengadilan untuk memutuskan apakah akan mengeluarkan surat perintah penangkapan atau tidak, setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan jaksa untuk mendukung tuduhannya,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Prancis, seperti dikutip AFP, Selasa (21/5/2024).
Kemlu Prancis menyatakan bahwa Prancis mendukung ICC, independensinya, dan perjuangannya melawan impunitas di setiap situasi. Dalam keterangan yang sama, Kemlu Prancis juga menyatakan bahwa negaranya sudah mewanti-wanti selama berbulan-bulan mengenai pentingnya seluruh pihak yang bertikai untuk mematuhi hukum humaniter internasional.
Paris menyatakan bahwa peringatan itu mempertimbangkan banyaknya warga sipil di Jalur Gaza Palestina yang menjadi korban pertempuran. Lebih dari itu, warga Gaza juga menghadapi kurangnya akses terhadap bantuan kemanusiaan.
Seperti diketahui, ICC mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta para pemimpin tinggi Hamas atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada Senin (20/5/2024).
Dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (5/6/2024), kantor kepresidenan Prancis menyebut Macron dalam percakapan telepon dengan Netanyahu pada Selasa (4/6), menyatakan dukungan untuk proposal gencatan senjata dan pembebasan sandera yang diuraikan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
“Kesepakatan ini harus membuka kembali perspektif yang kredibel bagi penerapan solusi dua negara, satu-satunya solusi yang mampu memberikan jaminan keamanan yang diperlukan oleh Israel dan mampu merespons aspirasi sah rakyat Palestina,” ucap Macron kepada Netanyahu.
“Gaza harus menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan, dan Otoritas Palestina yang direformasi dan diperkuat, dengan bantuan komunitas internasional, harus memastikan pemerintahannya (atas Gaza),” cetus Macron.
Presiden Macron juga menyampaikan bahwa Otoritas Palestina yang seharusnya “memastikan tata kelola” Jalur Gaza usai perang berakhir. Kemudian, pada Kamis (6/6) Presiden Macron menyatakan bahwa Prancis tidak akan mengakui negara Palestina berdasarkan kemarahan.
Dalam wawancara dengan lembaga penyiaran TF1 dan France 2, Macron menegaskan kembali dukungan negaranya pada gencatan senjata di Gaza, solusi dua-negara, serta hak Israel untuk membela diri.
“Kita tidak mengakui suatu negara sebagai negara berdasarkan kemarahan, kita melakukannya dalam (dalam kerangka) sebuah proses,” katanya, seraya menegaskan kembali bahwa mengakui Palestina bukan langkah yang “tabu”. “Saat ini bukan waktu yang “masuk akal. Saatnya akan tiba, dan Prancis akan melakukannya, namun hal itu harus dilakukan dalam sebuah proses,” ujar Macron.
