Sebanyak 372 titik panas berkepercayaan tinggi terdeteksi di Indonesia, meningkat 52,5 persen dalam sehari. Pemerintah menyetujui bantuan asing, tetapi jenis dukungan dan waktu kedatangannya masih dibahas.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui penerimaan bantuan negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan itu diambil ketika jumlah titik panas kembali meningkat di sejumlah wilayah prioritas.
Data Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan menunjukkan terdapat 372 titik panas berkepercayaan tinggi hingga Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 21.00 WIB.
Jumlah tersebut bertambah 128 titik atau 52,5 persen dibandingkan sehari sebelumnya yang mencatat 244 titik panas.
Kalimantan Tengah Terbanyak
Dari jumlah nasional itu, 294 titik panas berada di enam provinsi prioritas. Angkanya hampir dua kali lipat dibandingkan 148 titik pada hari sebelumnya.
Kalimantan Tengah mencatat jumlah terbanyak dengan 130 titik, disusul Sumatera Selatan 91 titik dan Kalimantan Barat 59 titik. Jambi mencatat sembilan titik, Kalimantan Selatan lima titik, sedangkan Riau tidak mencatat titik panas berkepercayaan tinggi.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa titik panas tidak selalu sama dengan jumlah kebakaran. Satu kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa titik panas sehingga seluruh temuan satelit masih harus diverifikasi di lapangan.
Malaysia Menawarkan Pesawat dan Helikopter
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan mekanisme penerimaan bantuan sedang dibahas pada tingkat teknis oleh BNPB.
Malaysia sebelumnya menawarkan satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel pemadam. Namun, pemerintah belum mengumumkan jadwal kedatangan, pangkalan operasi, wilayah penugasan, maupun biaya yang ditanggung masing-masing negara.
Hingga 13 Oktober, sebanyak 60.177 personel gabungan telah dikerahkan. Operasi juga melibatkan helikopter dan pesawat untuk water bombing serta modifikasi cuaca.
BNPB Memetakan Kebutuhan
Kepala BNPB yang baru dilantik, Letnan Jenderal Kristomei Sianturi, mengatakan pemerintah akan lebih dahulu menghimpun kemampuan pusat dan daerah sebelum menentukan bantuan luar negeri yang diperlukan.
Ia juga akan memeriksa data luas kebakaran dari SiPongi dan satelit NASA.
“Targetnya secepat mungkin,” kata Kristomei setelah pelantikannya pada Kamis, 15 Oktober.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut tercatat di tujuh provinsi terdampak hingga 12 Oktober. Sebanyak 62.400 kasus terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun.
Persetujuan menerima bantuan asing menjadi perubahan penting setelah pemerintah sebelumnya menyatakan Indonesia masih mampu menangani kebakaran sendiri. Efektivitas langkah baru itu akan bergantung pada kecepatan pengerahan bantuan, penempatan armada, dan penurunan titik panas di lapangan.***
