Prabowo bersiap mengunjungi Prancis untuk keempat kalinya dalam kurang dari setahun. Di balik jabat tangan di Istana Élysée dan tumpukan MoU, satu pertanyaan mengambang: semua ini bakal menghasilkan apa?
Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi rencana kunjungan kenegaraan keempat Presiden Prabowo Subianto ke Prancis itu dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Rabu 22 April 2026. Tanggal belum ditetapkan. Agenda sedang disiapkan. Tapi, sinyal politiknya sudah terkirim jauh sebelum pesawat presiden lepas landas.
Empat kunjungan ke satu negara dalam rentang kurang dari setahun bukan hal biasa dalam protokol diplomatik Indonesia. Ini bukan rutinitas bilateral. Ini sebuah pola — dan pola selalu bercerita lebih banyak dari sekadar jadwal.
Tiga Kali ke Paris, Apa yang Sudah Diraih?
Kunjungan pertama berlangsung 14 Juli 2025, tepat saat Prancis merayakan Hari Bastille — undangan bergengsi yang jarang diberikan kepada kepala negara asing.
Kunjungan kedua pada 23 Januari 2026 diarahkan untuk memperkuat kerangka kerja sama strategis. Kunjungan ketiga pada 14 April 2026 — baru dua pekan lalu — menjadi bagian dari rangkaian lawatan ke Rusia dan Prancis sekaligus, dua dari lima negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB.
Di tiap momen, narasi resmi yang dibangun seragam: kemitraan strategis, kerja sama melampaui transaksi, “beyond procurement“. Tapi, apa yang konkret sudah berubah di lapangan?
Angka di Atas Kertas
Kontrak jet tempur Rafale dari Prancis bernilai 8,1 miliar dolar AS, ditambah pesawat angkut Airbus A-400M. Anggaran pertahanan dalam APBN 2026 tercatat melonjak menjadi Rp 335,2 triliun — kenaikan signifikan yang salah satunya ditujukan mendanai modernisasi alutsista ini.
Secara kumulatif, total komitmen investasi asing yang diklaim dibawa pulang dari serangkaian lawatan sejak Oktober 2024 melampaui 90 miliar dolar AS.
Angka-angka itu memukau. Tapi, ada jarak yang sering luput diperhatikan: jarak antara komitmen investasi dan realisasi. Antara MoU yang ditandatangani dan proyek yang benar-benar berjalan di lapangan. Antara kunjungan kenegaraan dan perubahan nyata yang dirasakan publik.
Sinyal Politik di Balik Agenda “Komprehensif”
Pemerintah menyebut kunjungan keempat ini akan lebih komprehensif dari sebelumnya. Agenda yang disebutkan mencakup industri pertahanan, pendidikan STEM untuk transfer teknologi, energi, mineral kritis, ekonomi kreatif, infrastruktur, hingga transportasi.
Daftar ini luas. Mungkin terlalu luas untuk satu kunjungan kenegaraan.
Dalam diplomasi, agenda yang terlalu panjang sering kali justru menandakan belum adanya prioritas yang benar-benar matang. Pertemuan yang mencakup segalanya berisiko tidak menghasilkan apa-apa yang spesifik dan mengikat.
“Hubungan personal yang erat antara Prabowo dan Macron” — frasa yang dipakai Menlu Sugiono — adalah modal diplomasi yang nyata. Tapi modal personal tidak otomatis berubah menjadi transfer teknologi, lapangan kerja, atau kedaulatan industri.
Yang menarik dibaca dari pernyataan Sugiono bukan sekadar daftarnya — melainkan framing-nya. Ia menegaskan bahwa hubungan kedua pemimpin yang “erat” menjadi modal utama.
Dalam terminologi diplomasi, ini bisa berarti dua hal: bahwa saluran komunikasi terbuka dan produktif, atau bahwa fondasi institusional kemitraan ini belum cukup kuat sehingga masih bertumpu pada chemistry personal dua kepala negara.
Diplomatic Blitz dan Jebakannya
Sejumlah kalangan menyebut serangkaian lawatan Prabowo sebagai “Diplomatic Blitz” — fenomena yang diklaim belum pernah terjadi dalam sejarah kepresidenan Indonesia dari sisi intensitas dan cakupan negara yang dikunjungi.
Istilah “diplomatic blitz” merujuk pada strategi diplomasi yang dilakukan secara intensif dan bertubi-tubi dalam rentang waktu singkat — mirip logika serangan kilat dalam terminologi militer. Tujuannya: membangun kehadiran simbolik, mengunci komitmen, dan mengirim sinyal kepada dunia bahwa sebuah negara sedang aktif dan relevan.
Klaim itu tidak sepenuhnya berlebihan. Dalam kurang dari dua tahun, Prabowo telah membangun hubungan langsung dengan berbagai kekuatan besar — AS, China, Rusia, Prancis, Jepang, negara-negara Timur Tengah. Dalam konteks pergeseran tatanan dunia yang sedang berlangsung, memiliki saluran langsung ke semua kutub kekuatan bisa menjadi aset strategis yang sesungguhnya.
Tapi, ada jebakan dalam logika “blitz” itu sendiri.
Pertama, intensitas kunjungan bisa menimbulkan ilusi bahwa diplomasi sedang bekerja keras, padahal yang kita lihat baru prosesnya — bukan hasilnya. Komitmen investasi senilai 90 miliar dolar AS di atas kertas tidak sama dengan realisasi.
Data BKPM secara historis menunjukkan bahwa gap antara komitmen PMA dan realisasi kerap mencapai 40–60 persen, bahkan lebih tinggi untuk investasi yang bergantung pada perubahan regulasi.
Kedua, kunjungan beruntun ke Moskow dan Paris dalam satu rangkaian lawatan — dua kutub yang kini berada di sisi berlawanan dalam geopolitik global — menempatkan Indonesia pada posisi yang membutuhkan navigasi sangat hati-hati.
Prinsip bebas aktif memang menjadi pelindung konseptual. Tapi dalam praktiknya, setiap negara besar memiliki ekspektasi — dan ekspektasi yang bertumpuk bisa menjadi tekanan.
Netizen Mencibir, Elite Memuji — dan Keduanya Sebagian Benar
Di media sosial, gelombang sinisme terhadap kunjungan diplomatik Prabowo menguat bersamaan dengan beredarnya video perayaan ulang tahun Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di hotel mewah Paris saat lawatan berlangsung. Tagar “diplomasi omon-omon” kembali ramai.
Sinisme publik ini perlu dibaca secara jujur: ada sebagian yang valid, ada sebagian yang tidak adil.
Yang valid: pertanyaan soal akuntabilitas. Berapa biaya setiap kunjungan kenegaraan? Berapa pejabat yang ikut serta? Dan yang paling penting — adakah mekanisme pelaporan publik yang transparan tentang apa yang benar-benar dihasilkan dari setiap lawatan? Jika tidak ada, sinisme bukan sekadar sensasi — ia adalah respons rasional terhadap defisit informasi.
Yang tidak adil: menggeneralisasi bahwa semua kunjungan luar negeri presiden adalah pemborosan. Diplomasi butuh tatap muka. Kepercayaan antarnegarawan dibangun melalui pertemuan langsung. Dan dalam konteks pengadaan alutsista senilai miliaran dolar yang sudah berjalan, kunjungan lanjutan untuk memastikan implementasi transfer teknologi adalah kewajiban — bukan kemewahan.
Yang Sesungguhnya Dipertaruhkan
Kemitraan Indonesia-Prancis di bidang pertahanan adalah taruhan besar. Kontrak Rafale bukan sekadar pembelian pesawat tempur — ia adalah pintu masuk ke ekosistem industri pertahanan yang selama ini Indonesia belum mampu membangunnya sendiri.
Pertanyaannya bukan apakah kontrak itu layak. Pertanyaannya adalah: apakah Indonesia sedang bernegosiasi dari posisi yang cukup kuat untuk memastikan transfer teknologi yang sesungguhnya terjadi — bukan sekadar offset formalitas — dan bahwa ketergantungan jangka panjang terhadap satu pemasok senjata tidak mengerdilkan ruang gerak kebijakan luar negeri di masa depan?
Dalam urusan pengadaan alutsista, negara yang membeli sering kali memiliki posisi tawar lebih lemah setelah kontrak ditandatangani. Kunjungan keempat ini, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi momen untuk mengunci komitmen transfer teknologi yang lebih konkret.
Jika tidak, ia hanya akan menambah satu baris lagi dalam daftar pertemuan bilateral yang menghasilkan komunike ramah namun tanpa tenggat yang mengikat.***
