Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkenalkan slogan baru, “Polisi Bersama Masyarakat”, pada Senin (05/10), empat hari setelah Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri. Slogan itu diperkenalkan ketika survei menunjukkan kepuasan warga terhadap layanan polisi masih tertinggal hampir 15 poin dari tingkat kepercayaan mereka.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut slogan tersebut sebagai penegasan arah kepemimpinan Suyudi, yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.
“Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Isir dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Menurut Isir, Polri akan memakai slogan itu sebagai identitas komunikasi yang disosialisasikan ke seluruh jajarannya.
Dari ruang uji kelayakan menjadi identitas resmi
Frasa “Polisi Bersama Masyarakat” bukan barang baru bagi Suyudi. Ia sudah membawanya ke Komisi III DPR saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Kamis (01/10) pagi, beberapa jam sebelum dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari yang sama.
Di hadapan anggota dewan, Suyudi menyebut frasa itu sebagai doktrin kepemimpinan sekaligus arah transformasi. Ia lalu memaparkan enam program prioritas: penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.
Dua janjinya paling banyak dikutip. Pertama, rekrutmen berbasis meritokrasi tanpa ruang bagi “titipan, transaksi, dan sponsorship”. Kedua, digitalisasi layanan untuk menutup celah pungutan liar (pungli). Suyudi juga menginginkan pelayanan yang cepat dan adil, tanpa sebuah perkara harus ramai diperbincangkan publik lebih dulu.
Isir mengaitkan slogan baru itu dengan paparan tersebut.
“Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas,” ujarnya.
Dipercaya, tetapi belum memuaskan
Data survei memperlihatkan pekerjaan rumah yang dimaksud Isir. Survei nasional FIXPOLL Indonesia tahun 2026 mencatat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 80,7%, sementara kepuasan terhadap layanannya hanya 65,8%. Selisihnya 14,9 poin persentase.
Direktur Eksekutif FIXPOLL Mohammad Anas RA menilai legitimasi Polri relatif tinggi. Namun, masyarakat masih “menemukan keluhan ketika berhadapan dengan birokrasi kepolisian”, katanya pada Kamis (01/10).
Anas menjelaskan, kepuasan publik ditentukan oleh empat lapisan: perilaku aparat, akses layanan, proses pelayanan, dan hasil penyelesaian kasus.
Angka kepercayaan itu pun bergerak naik-turun mengikuti momen. Survei Indikator Politik Indonesia pada awal April 2026, misalnya, mencatat kepercayaan terhadap Polri berada di level 63,7%, menempatkannya di urutan keempat setelah TNI, Presiden, dan Kejaksaan Agung.
Dari “untuk” menjadi “bersama”
Pergeseran satu kata dalam slogan ini juga layak dicermati. Tiga bulan lalu, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026 masih mengusung tema “Polri untuk Masyarakat” di bawah Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang kini menjabat Kepala Staf Presiden.
Isir menjelaskan, kata “bersama” berarti Polri tidak menjaga jarak dari warga. Kehadiran itu diharapkan terlihat lewat pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, dan respons cepat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.
“Harapannya, semangat ini dipahami dan diwujudkan oleh seluruh anggota Polri. Polisi bersama masyarakat berarti Polri tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” kata Isir.
Di DPR, Suyudi menyebut 100 hari pertamanya sebagai fase untuk membuktikan arah, bukan untuk memamerkan program. Hitungan itu akan berakhir pada awal Januari 2027.***
