Di samping itu, Wali Kota Eri juga melarang warga memecah KK dalam satu rumah hanya karena bertujuan ingin mendapatkan bantuan sosial. “Misalkan aku yang nikah, aku ikut rumah orang tua. Setelah itu aku pecah KK. Kalau pecah KK dari orang tua di dalam rumah itu, Pemkot mengontrol untuk pemberian bantuan itu gimana,” ujarnya.
Menurutnya, pecah KK hanya bertujuan untuk mendapatkan bantuan akan membuat pendataan menjadi tidak akurat. Hal ini juga akan menyulitkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. “Pendekatan-pendekatan akan saya lakukan dengan cara berbeda. Dia pecah KK, dalam satu rumah dua sampai tiga KK tapi minta bantuan semua, ini kan jadi berat,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa warga yang ingin mendapatkan bantuan sosial harus terdaftar dalam satu KK yang benar-benar sesuai dengan jumlah penghuni rumah. “Saya bilang kalau minta bantuan semuanya ya masukan di sini (satu KK). Jadi saya bisa tahu dalam satu KK ada berapa jiwa, sentuhannya gimana, sehingga (tahu) dia (pendapatan) dapat berapa juta dalam satu bulan,” katanya.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan memberikan intervensi bantuan kepada warga yang memiliki KK bermasalah. “Tapi kalau pecah KK dalam satu rumah, tak kasih syarat, jangan minta bantuan. Alhamdulillah tidak ada yang mau. Ternyata pecah KK untuk minta bantuan tambah kacau,” sebutnya.
Ia memastikan bahwa Pemkot berkomitmen untuk menertibkan adminduk dan membantu warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan. “Jadi kalau masuk (pindah KK) Surabaya jangan sembarangan, kasihan wargaku yang asli Surabaya, yang belum tak bantu ketabrak sama yang baru-baru masuk,” pungkasnya.♦
