Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah masih mampu menangani karhutla. Gerakan Nurani Bangsa mendesak penetapan status bencana nasional dengan menyoroti dampak kesehatan dan luas kebakaran.
Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah masih mampu menangani situasi tersebut.
“Pemerintah Indonesia masih mampu menangani situasi tersebut,” kata Dudung di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Sehari kemudian, Gerakan Nurani Bangsa (GNB) meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kelompok yang diinisiasi sejumlah tokoh, termasuk Sinta Nuriyah Wahid dan K.H. Mustofa Bisri, menilai status tersebut dapat membantu mempercepat pemenuhan hak warga terdampak.
GNB minta penanganan dan penegakan hukum
GNB meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat penanganan karhutla. Kelompok itu juga meminta agar faktor cuaca tidak menjadi satu-satunya penjelasan atas kebakaran.
“Berhenti untuk menyalahkan faktor alam, karena semua kebakaran hutan selalu diawali dengan pembakaran,” tulis GNB dalam keterangannya, Selasa, 13 Oktober.
GNB turut mendesak penegakan hukum yang transparan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran. Mereka meminta perusahaan yang dinilai lalai mencegah kebakaran dimintai pertanggungjawaban dan mendesak pemerintah melarang pembukaan lahan pertanian skala besar dengan cara membakar.
Data dampak dan titik panas
GNB, dengan merujuk data Kementerian Kesehatan, menyebut 12,5 juta penduduk di Kalimantan dan Sumatera terdampak asap. Kelompok itu juga menyebut ratusan ribu warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut, asma, atau iritasi mata. Perempuan dan anak-anak disebut sebagai kelompok yang berisiko.
Sementara itu, data Kementerian Kehutanan per 11 Oktober 2026 mencatat 11.772 titik panas di sejumlah wilayah. GNB mengatakan asap karhutla sempat mengganggu pendaratan pesawat di Palembang dan terbawa hingga ke negara tetangga. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara lain dan lembaga internasional.
Enam provinsi menjadi prioritas
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan masih ada 639,23 hektare lahan yang terbakar. Penanganan diprioritaskan di enam provinsi, dengan operasi berat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Suharyanto juga melaporkan temuan kebakaran baru seluas 513,89 hektare di Taman Nasional Tanjung Puting.
Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya memprioritaskan pemadaman karhutla. Pemerintah mengerahkan operasi darat dan udara serta merotasi personel TNI dan Polri. Prabowo mengatakan kebutuhan logistik dan peralatan untuk petugas di lapangan akan dipenuhi.***
