Pemerintah menyiapkan aturan PR membaca buku dan membuat resensi untuk menguatkan literasi siswa.
Pemerintah bakal mewajibkan siswa membaca satu hingga dua buku hingga selesai sebagai Pekerjaan Rumah (PR), lalu membuat resensi untuk mengasah kemampuan merangkum, menilai, dan menyampaikan ulang gagasan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah memperkuat budaya membaca dan menulis sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Kalau kita tidak bangun budaya membaca, tidak kita bangun budaya menulis, dan tidak kita bangun budaya anak kita belajar dengan buku sebagai kuncinya, kita tidak menjadi bangsa yang maju,” ujar Mu’ti saat membuka Musyawarah Nasional ke-20 Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Mu’ti menilai penugasan membaca dan menulis harus menjadi bagian integral pembelajaran. “Pekerjaan rumah itu penting, tetapi bukan hanya mengerjakan soal. PR mestinya menugaskan anak membaca dan menulis, seperti membuat resensi atau review buku,” katanya.
Ia juga menyoroti masih rendahnya kemampuan memahami teks naratif pada siswa Indonesia, yang tercermin dalam asesmen nasional maupun internasional. Menurutnya, tantangan membangun budaya membaca sangat berat dan perlu pendekatan yang lebih komprehensif.
“Pendidikan tidak boleh hanya mengajarkan menjawab soal, tetapi membangun nalar jernih bagi anak-anak,” lanjutnya.
BOS Lebih Fleksibel untuk Buku
Mu’ti menjelaskan pemerintah memberi fleksibilitas penggunaan Dana BOS untuk pengadaan bahan bacaan.
“Sekarang 10 persen Dana BOS dapat digunakan untuk membeli buku, termasuk buku nonteks. Ini bagian dari komitmen membangun budaya membaca,” ucapnya.
Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan sekolah memiliki sumber belajar yang memadai.
