Dalam peta sejarah nasional, peran semacam ini kerap luput. Ia tidak meninggalkan arsip kekuasaan, tetapi mewariskan pengaruh yang lebih dalam: jaringan, nilai, dan arah.
Status yang Masih Tertahan
Meski nilai sejarah dan simboliknya kerap diakui, status formal Ndalem Pojok hingga kini masih tertahan. Kushartono mengungkapkan bahwa proses peningkatan status cagar budaya berjalan lambat dan menghadapi kendala administratif di berbagai tingkatan pemerintahan.
“Sejak ditetapkan pada 2018 hingga kini, hampir delapan tahun berlalu, namun status cagar budaya situs ini belum juga meningkat. Kami masih menghadapi kendala, terutama dalam memperoleh respons dan tindak lanjut dari pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat,” ujarnya.
Mandeknya proses ini bukan sekadar persoalan birokrasi. Bagi pengelola, hal tersebut berimplikasi langsung pada perlindungan hukum, keberlanjutan pengelolaan, dan penguatan fungsi edukasi situs di tengah tekanan zaman.
Edukasi Kebangsaan di Tengah Arus Global
Hari ini, Ndalem Pojok tidak berhenti sebagai situs sejarah pasif. Kawasan ini difungsikan sebagai pusat pendidikan kebangsaan melalui Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia: Merajut Perdamaian Nusantara. Berbagai kegiatan kebangsaan, peringatan hari besar nasional, hingga pelestarian adat dan budaya Nusantara rutin digelar di sana.
Bagi pengelola, penetapan sebagai cagar budaya nasional akan memperkuat posisi Ndalem Pojok sebagai ruang belajar sejarah yang hidup—bukan sekadar monumen masa lalu, tetapi tempat dialog tentang identitas dan kebangsaan bagi generasi muda.
“Karena itu, kami memohon dukungan dan doa dari semua pihak, khususnya mereka yang memahami mekanisme dan jalur pengurusan cagar budaya,” kata Kushartono.
Ia menegaskan bahwa peningkatan status ini bukan semata kepentingan yayasan. “Peningkatan status ini penting, karena merupakan amanah Yayasan Bung Karno sekaligus harapan kita bersama agar Situs Ndalem Pojok diakui sebagai cagar budaya nasional,” ujarnya.
