Muktamar ke-35 NU di Jombang pada Agustus 2026 berpeluang mengubah sistem pemilihan Ketua Umum PBNU dari pemungutan suara langsung menjadi musyawarah mufakat.
Sekretaris Steering Committee Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, Mohammad Nuh, mengatakan organisasinya berpeluang mengubah mekanisme pemilihan ketua umum. Keputusan ini akan dibahas dalam Muktamar di Jombang pada 27–31 Agustus 2026.
Usulan perubahan tersebut merupakan hasil Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Ploso. Ihwal pemilihan Rais Aam, Nuh menyebut sistemnya tetap mempertahankan mekanisme musyawarah kiai atau Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa).
Setiap pengurus wilayah dan cabang akan mengusulkan kiai sepuh untuk menjadi sembilan anggota Ahwa. Sembilan orang inilah yang nantinya menetapkan sosok Rais Aam untuk periode mendatang.
”Rais Aam bisa berasal dari anggota Ahwa maupun dari luar Ahwa. Itu menjadi kewenangan sembilan anggota Ahwa,” ujar Nuh di Kantor Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, Rabu (22/2026).
Bergeser ke Kepemimpinan Kolektif
Perubahan mencolok justru berpotensi terjadi pada mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Selama ini, kandidat yang memenuhi syarat dipilih langsung oleh peserta lewat sistem pemungutan suara atau one man one vote.
Skema usulan terbaru memungkinkan pengurus daerah mengusulkan lebih dari satu calon. Jumlah usulan berkisar antara tiga hingga sembilan kandidat, yang kemudian ditabulasi untuk menjaring dukungan terbanyak.
Daftar calon dengan dukungan tertinggi itu akan diserahkan kepada Rais Aam terpilih beserta Ahwa. Merekalah yang berwenang menunjuk satu orang untuk menduduki kursi Ketua Umum PBNU.
”Jadi konsepnya bergeser dari kepemimpinan individu menjadi kepemimpinan kolektif,” kata Nuh. Mantan Menteri Pendidikan Nasional ini menilai tantangan NU makin kompleks sehingga butuh kepemimpinan bersama.
Menurut Nuh, calon yang tidak terpilih tetap berpeluang masuk dalam jajaran kepengurusan inti PBNU. Meski demikian, ia menegaskan seluruh usulan tersebut belum final karena harus diputuskan dalam sidang muktamar.
Antisipasi Kabar Burung
Selain itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf meminta para pengurus daerah memantau informasi resmi menjelang perhelatan. Ia mengimbau agar muktamirin tidak mudah termakan kabar burung.
