Akademisi menilai, tambang nikel di wilayah Raja Ampat berpotensi memicu konflik. Merusak warisan budaya dan identitas masyarakat adat.
__________
Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat (MLH PP) Muhammadiyah menilai, eksploitasi nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya—yang dikenal sebagai salah satu surga biodiversitas dunia—merupakan bentuk pengabaian terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan warisan alam Indonesia.
“Raja Ampat bukan sekadar wilayah geografis, tetapi aset ekologis dan pariwisata kelas dunia yang tidak tergantikan. Aktivitas pertambangan di kawasan ini sangat bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mencederai nilai-nilai pelestarian lingkungan,” ujar Djihadul Mubarok, Sekretaris MLH PP Muhammadiyah, dalam keterangannya, Senin 9 Juni 2025.
Menurutnya, keberadaan tambang nikel di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem laut, terumbu karang, dan kawasan konservasi yang menjadi daya tarik utama pariwisata bahari di Indonesia timur. Ia juga menyoroti ancaman terhadap masyarakat adat dan lokal yang selama ini hidup berdampingan secara harmonis dengan alam.
“Pembangunan ekonomi semestinya tidak boleh mengorbankan kekayaan hayati dan ketahanan sosial masyarakat. Jika sektor pariwisata lestari yang berwawasan lingkungan dikembangkan, Raja Ampat dapat menjadi sumber ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan pertambangan yang eksploitatif,” tegas Djihadul.
Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah pun menyerukan kepada pemerintah pusat dan daerah segera mengevaluasi dan menghentikan izin-izin pertambangan di kawasan konservasi dan destinasi wisata unggulan nasional, termasuk di Raja Ampat.
MLH PP Muhammadiyah juga mendorong masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan menolak model pembangunan yang destruktif.
Menghancurian Warisan Budaya dan Jadi Tugas Berat Presiden Prabowo
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), David Efendi, mendesak agar Presiden Prabowo Subianto menghentikan total aktivitas tambang nikel di Raja Ampat karena berpotensi memicu konflik dan merusak warisan budaya dan identitas masyarakat adat.
David menambahkan, tambang ini memicu deforestasi dan sedimentasi. Penambangan nikel menyebabkan pencemaran air laut oleh limbah logam berat yang membahayakan biota laut dan kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil laut. Dia mengingatkan jika kerusakan pulau-pulau kecil bersifat permanen
“Keuntungan ekonomi jangka pendek dari penambangan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan,” ujarnya.
Dia pun mendesak agar mendesak agar Presiden Prabowo menghentikan total aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat. “Demi keadilan antar-generasi, salah satu caranya dengan menghentikan secara permanan izin tambang yang sudah jelas menghancurkan lingkungan, masyarakat adat, dan kebudayaan lokal,” tegasnya.***
