Harga Beli Baru Awal Cerita
Reuters melaporkan enam Rafale yang datang merupakan bagian dari pesanan 42 unit dari Dassault Aviation. Kesepakatan pembelian itu diteken pada 2022 dengan nilai sekitar USD8,1 miliar. Tiga unit pertama telah diterima pada Januari 2026, lalu tiga unit tambahan diserahkan dalam seremoni Mei.
Angka sebesar itu membuat pertanyaan publik tidak bisa dianggap remeh. Sebab, biaya jet tempur tidak berhenti saat pesawat mendarat. Negara masih harus menanggung pelatihan pilot, teknisi, hanggar, suku cadang, senjata, perangkat radar, hingga perawatan jangka panjang.
Karena itu, debat yang sehat bukanlah “perlu atau tidak perlu punya jet tempur”. Pertanyaan yang lebih tepat: apakah pembelian ini masuk dalam peta pertahanan yang jelas, dibiayai secara hati-hati, dan diawasi secara transparan?
Bebas Aktif di Tengah Tarik-Menarik Kawasan
Modernisasi pertahanan juga tidak bisa dilepaskan dari politik luar negeri. Sehari setelah penyerahan Rafale, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa Indonesia memang menandatangani letter of intent dengan Amerika Serikat terkait akses pesawat militer AS, tetapi belum membuat komitmen apa pun.
Isu akses itu sempat memicu kontroversi karena Kementerian Luar Negeri sebelumnya memperingatkan bahwa akses udara yang terlalu luas bagi AS berisiko menyeret Indonesia ke ketegangan Laut China Selatan. Sjafrie menegaskan kerja sama apa pun harus menghormati kedaulatan, hukum nasional, dan kepentingan Indonesia.
Di sinilah Rafale menjadi lebih dari sekadar isu teknis militer. Indonesia ingin memperkuat diri, tetapi tetap harus menjaga posisi bebas aktif. Daya tangkal boleh naik, tetapi jangan sampai modernisasi pertahanan membuat Indonesia terlihat terlalu condong pada salah satu blok kekuatan.
Yang Perlu Dijelaskan kepada Publik
Rafale bisa menjadi lompatan penting bagi TNI AU. Namun dalam demokrasi, bahkan kebutuhan pertahanan tetap memerlukan penjelasan. Pemerintah perlu membuka alasan strategis, skema pembiayaan, biaya perawatan, kesiapan sumber daya manusia, dan manfaat jangka panjangnya bagi industri pertahanan nasional.
Dengan begitu, publik tidak hanya diminta percaya bahwa alutsista baru pasti penting. Publik juga mendapat gambaran mengapa pembelian itu dilakukan, ancaman apa yang dibaca negara, dan bagaimana anggaran besar itu dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, negara memang perlu kuat. Tetapi kekuatan pertahanan yang sehat bukan hanya diukur dari jumlah jet tempur yang datang. Ia juga diukur dari seberapa jernih negara menjelaskan kebutuhan itu kepada rakyatnya.***
