Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin menegaskan lembaganya tidak bersedia apabila mendapatkan tawaran untuk terlibat dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai penasihat.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan akan dilibatkan sebagai penasihat pada struktur BPI Danantara. Meski begitu, Hasan belum menyebutkan ormas yang akan menjadi penasihat.
“Seandainya diminta menjadi Penasihat BPI Danantara, KWI tidak bersedia karena ranah dan wilayah pelayanan di bidang rohani,” kata Antonius melalui keterangan tertulis kepada media, dikutip Sabtu, 1 Maret 2025.
Apabila Danantara ingin melibatkan agama Katolik dalam keberjalanannya, kata Antonius, KWI menyerahkan wewenang tersebut kepada pihak yang dianggap mumpuni untuk urusan tersebut. Pihak yang dia maksud adalah profesional Katolik yang berkompeten dalam memberi nasihat kepada BPI Danantara.
Antonius mengaku pihaknya belum pernah dihubungi soal wacana pelibatan ormas keagamaan sebagai penasihat BPI Danantara. KWI hanya diundang untuk hadir pada hari peluncuran Danantara.
“Saya pun hadir sebagai dukungan pada pemerintah yang mempunyai niat baik dalam mengelola dana investasi yang dimaksudkan demi kesejahteraan rakyat yang lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty—menanggapi harapan Presiden Prabowo agar lembaga-lembaga keumatan turut mengawasi Danantara—menilai jika semua elemen publik harus berperan aktif mengawasi secara kritis pengelolaan Danantara.
“Sebagai superholding dari berbagai BUMN di Indonesia, Danantara akan mengelola dana BUMN dengan nominal yang sangat besar. Karenanya, harapan Presiden bagi pengawasan publik patut didukung,” kata Jacklevyn, beberapa waktu lalu.
Kata dia, pengawasan publik ini tidak saja diharapkan datang dari berbagai lembaga keumatan, tetapi juga dari universitas, media massa, dan lembaga-lembaga independen yang selama ini turut mengawasi kebijakan fiskal dan moneter Indonesia.
PGI, menurut Jack, belum diminta terlibat langsung dalam mekanisme pengawasan Danantara. “Bilamana kepada kami (PGI) ditawarkan untuk mengambil bagian dalam mekanisme pengawasan Danantara, akan merekomendasikan orang-orang yang memiliki kepakaran dari kalangan umat Kristen,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengaku belum diajak berkomunikasi soal posisi Dewan Penasihat dalam Danantara. PBNU, tutur Yahya, juga belum memutuskan apakah menerima tawaran atau tidak.
Sedangkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai, pengawasan Danantara harus yang terbaik, mengingat di dalamnya ada dana publik.
“Danantara sebuah political will yang bagus, harus kita dukung,” tegas Haedar, usai Rakornas Bidang Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu, 26 Februari 2025.***
