Kontroversi Mandat untuk PKB: Ketika NU di Simpang Jalan Politik

NU dan PKB terikat semakin erat pada 2014, yang secara umum merupakan hasil dari kecerdikan strategi ketua partai, Muhaimin Iskandar. Menjelang pemilu tahun itu, Muhaimin khawatir PKB berisiko tidak memenuhi ambang 3,5% yang diperlukan untuk mendapatkan perwakilan di parlemen. Ia lalu merancang strategi dua-bagian untuk meraih kembali dukungan bulat NU.

Bagian pertama strategi ini adalah mengikatkan partai ke NU, dengan menyalurkan dana dan aset. Semua sayap legislatif PKB di tingkat nasional dan regional diinstruksikan agar memberikan iuran bulanan kepada NU untuk tujuan administratif. Iuran diambil dari pungutan semua legislator PKB. Para politisi PKB pun memanfaatkan posisi mereka di legislatif untuk mengamankan dana bagi program sosial keagamaan NU. PKB juga menjamin bahwa jika partai bubar, semua asetnya akan ditransfer ke NU.

Bagian kedua strategi Muhaimin berkisar dalam mendapatkan patronase dari seorang pengusaha kaya yang dapat mendanai program-program terkait pemilu di komunitas NU di daerah jantung pemilihan PKB di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Maka, dengan bantuan seorang pialang politik senior, Muhaimin membujuk Rusdi Kirana, pemilik Lion Air yang Nasrani-Tionghoa, untuk bergabung dengan partai dan menjadi wakil ketua. Rusdi kemudian menyediakan dana yang cukup besar, yang kemudian dimanfaatkan untuk menjangkau para kiai lokal di daerah-daera pemilihan kunci serta mendanai program kewirausahaan para pengusaha muda NU.

Bacaan Lainnya
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Dok. DPP PKB)

Kedua strategi itu terbukti berhasil. Dalam kampanye pemilihan, baik Kiai Said Aqil maupun Kiai Ma’ruf Amin—Ketua Umum dan Ketua Dewan Syuriah NU waktu itu—memberikan dukungan simbolis kepada PKB. Walhasil, banyak kiai NU secara terbuka mendukung PKB. Partai ini pun meraih 9% suara pada pemilihan tahun 2014, menjadikannya—sekalilagi—sebagai partai Islam dengan peringkat perolehan suara tertinggi dalam Pemilu.

Muktamar NU 2015 di Jombang, Jawa Timur, semakin mempererat hubungan antara NU dan PKB. Muhaimin, bersama saudaranya yang menjadi Ketua PKB Provinsi, Halim Iskandar, serta Wakil Gubernur Jawa Timur saat itu, Saifullah Yusuf, memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan muktamar dan memastikan bahwa Kiai Said dan Kiai Ma’ruf—keduanya dianggap menguntungkan PKB—akan mengisi dua posisi paling senior dalam PBNU selama lima tahun berikutnya. Kiai Ma’ruf adalah mantan politisi PKB dan putrinya merupakan mantan kandidat legislatif PKB. Kiai Said muncul dalam materi kampanye PKB pada 2014 dan putrinya menikah dengan saudara dari anggota parlemen dari PKB,Helmy Faishal Zaini.

Komposisi PBNU di kemudian hari membuat terang penetrasi PKB dalam kepemimpinan NU. Helmy diangkat ke posisi administratif penting, sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU. Sekretaris Syuriah, KH. Yahya Cholil Staquf, memiliki seorang putri yang menjadi legislator PKB. Saifullah Yusuf, yang prospek kegubernurannya sangat bergantung pada PKB, menjabat ketua di PBNU. Dan masih banyak tokoh NU lain yang memiliki hubungan politik atau keluarga dengan PKB.

Perkawinan antarkeluarga elite NU adalah hal biasa. Tetapi, ikatan kekerabatan antara para pemimpin tertinggi NU dan PKB saat itu sepertinya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak politisi non-PKB dan kiai-kiai apolitis yang berpendapat bahwa NU telah menjadi organisasi partisan dan nasib NU terlalu terikat dengan. Muncul juga asumsi bahwa PKB melanggar prinsip NU, yang harus mewakili dan melayani semua anggotanya secara setara, tanpa memandang afiliasi politik.

Memang, ada yang benar dalam dakwaan ini. Tetapi, NU sebenarnya tetap punya daya tawar efektif dengan pemerintah nasional dan daerah selama beberapa tahun terakhir, untuk mengamankan konsesi demi kepentingan NU sendiri tanpa manfaat langsung ke PKB.

Lantas bagaimana dengan 2024?

Pos terkait