Jeratan Utang ‘Pembangunan’
Dalam Diskusi bertajuk Masalah APBN, Utang dan Tax Ratio Rendah, PR Presiden Yang Akan Datang, yang digelar secara daring pada Senin, 5 Februari 2024, Wakil Rektor II Universitas Paramadina Handi Risza memaparkan, jika didalami secara rasional ekonomi, melanjutkan program Jokowi—sebagaimana yang dikampanyekan oleh Prabowo Subianto—sama artinya mendorong negara ini ke jurang kebangkrutan karena jebakan utang. Selama hampir dua periode pemerintahan Jokowi, menurut Handi, sebetulnya kebijakan fiskalnya ditopang oleh kekuatan utang.
Handi menyebut jika program-program populis Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur fisik dan bantuan sosial, selama ini berjalan karena utang. Dan Handi memperkirakan utang negara akan mencapai Rp10 ribu triliun di masa akhir kepemimpinan Jokowi. Utang tersebut harus ditanggung oleh presiden penggantinya.
“Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunganya ini boleh dikatakan seperti besar pasak dari tiang,” kata Handi Risza.
Menurut Handi, di masa awal kepemimpinan Joko Widodo, utang Pemerintah Indonesia ‘baru’ sekitar Rp2.608 triliun. Namun, menjelang akhir masa jabatan Jokowi, utang itu naik 3 kali lipat, menjadi Rp8.041 triliun per Desember 2023.
“Bahkan, kalau kita gabung dengan utang BUMN, nilainya bisa saja mencapai Rp10 ribu triliun. Inilah yang diwariskan oleh pemerintah Jokowi, yang harus ditanggung pemerintah baru, siapa pun yang terpilih,” ujar dia.
Handi mengingatkan bahwa menanggung utang jumbo ini tak akan mudah. Sebab APBN, kata dia, terbebani setiap tahunnya untuk membayar pokok dan bunganya sebesar Rp500 triliun.
“Ini menjadi satu beban negara yang sangat besar sekali. Apalagi belanja kita cuma di sekitar Rp3.000 triliun pada 2024. Sekitar Rp500 triliun itu sudah kita belanjakan untuk membayar bunga utang,” kata dia.
Besarnya utang tersebut, kata Handi, seharusnya dibarengi kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan. Namun, sayangnya penerimaan negara, terutama dari pajak, masih stagnan selama bertahun-tahun.
Handi menyebut jika penerimaan negara pada 2014 berada di angka sekitar Rp1.500 triliun. Sembilan tahun kemudian, pada 2023, angka itu meningkat menjadi Rp2.600 triliun. Dia bilang, peningkatan penerimaan tersebut itu kalah jauh dari peningkatan utang pemerintah.
“Artinya, dalam 10 tahun terakhir terjadi kenaikan 100 persen penerimaan negara, tetapi peningkatan utang kita jauh lebih tinggi, hampir 400 persen,” ujar dia.
Sedangkan menurut Laporan Statistik Utang Sektor Publik (SUSPI) per akhir September 2023, utang Indonesia mencapai Rp15.295,86 triliun, terdiri dari utang Pemerintah Pusat sebesar Rp7.920 triliun; utang pemerintah daerah sebesar Rp75 triliun; utang korporasi publik bukan lembaga keuangan sebesar Rp996 triliun; dan utang korporasi publik lembaga keuangan sebesar Rp6.305 triliun.
Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses), penulis buku “Koperasi Lawan Tanding Kapitalisme”, dalam tulisannya bertajuk Program Jokowi dan Kebangkrutan Negara, dimuat di rmol.id (6/1/2024), mengungkapkan soal pengelolaan utang, pemerintah sering kali mengeluarkan narasi yang menyesatkan masyarakat. Menurut Suroto, masyarakat disesatkan dengan membandingkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).
Bahkan, rasio utang Indonesia terhadap PDB kerap diperbandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat, sehingga muncul narasi bahwa utang Indonesia dianggap masih lebih kecil dan lebih baik. Padahal, kata Suroto, posisi utang justru seharusnya dihitung dengan kemampuan bayar dan tentu disertai daya dukung indikator ekonomi makro lainnya, seperti rasio terhadap ekspor, rasio utang jangka pendek, rasio bagian utang luar negeri, termasuk rasio utang yang dikonsesikan.
Sementara itu, posisi utang Indonesia per November 2022, menurut ekonom Bright Institute, Awalil Rizky,ibarat gali lubang buat jurang karena pinjaman pokok dan bunganya harus dibayar dengan utang baru. Kondisi tersebut tentu tidak hanya menjebak generasi mendatang dengan ruang fiskal yang semakin sempit untuk mengalokasikan dana pembangunan, melainkan juga kita akan benar-benar masuk dalam jebakan besar negara-negara global utara.
“Kita akan disandera dan menjadi bulan-bulanan mereka serta bangsa bayang-bayang untuk selamanya,” kata Rizky.❒
FOTO: Prabowo dan Jokowi. (Ilustrasi SF)
