Pada Sidang Umum MPR 1978, Mbah Bisri mengomandoi aksi walk out Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) menjelang pengesahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila alias P4 sebagai keputusan MPR. PPP—terutama Mbah Bisri—tidak setuju karena P4 mengesahkan status aliran kepercayaan dan mengakuinya setara dengan agama.
Sebelum walk out, sempat terjadi perdebatan yang keras antara FPP di satu pihak, dengan Fraksi Karya Pembangunan (FKP) dan Fraksi Demokrasi Indonesia (FDI) pihak lain, mengenai pengesahan status aliran kepercayaan.
FPP menolak, sedangkan FKP dan FDI mendukung. Perbedaan pandangan sangat tajam, sehingga sidang mengalami jalan buntu alias deadlock. Di luar ruang sidang, gelombang protes datang dari umat Islam—yang untuk ukuran zaman itu terhitung besar.
Satu-satunya solusi dari perbedaan pendapat dalam forum demokrasi di parlemen adalah melakukan pemungutan suara atau voting. Namun, jika dilakukan voting, FPP jelas kalah dari FKP dan FDI yang jumlahnya jauh lebih besar, dan harus menyetujui hasilnya. Maka dari itulah Mbah Bisri mengomando FPP untuk walk out—sebagai bentuk ketaksetujuan mereka terhadap pengakuan aliran kepercayaan dalam P4. Itulah aksi walk out pertama dan satu-satunya sepanjang sejarah Orde Baru.
Setahun sebelumnya, menjelang Pemilu 1977, banyak pihak yang menghendaki agar Kakbah tidak dijadikan sebagai tanda gambar PPP. Gambar Kakbah untuk PPP itu merupakan hasil istikharah Mbah Bisri. Mbah Bisri tampil ke depan untuk mempertahankan lambang yang dia dapatkan melalui “petunjuk langit” tersebut. Dan berhasil.
Mbah Bisri wafat pada tahun 1980. Lima tahun setelah itu, pada tahun 1985, Pemerintah Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk semua partai politik (parpol) dan ormas—termasuk juga berlaku bagi PPP. Tidak boleh ada simbol-simbol agama dalam tubuh parpol. Dus, PPP pun harus melepas tanda gambar Kambah, diganti dengan gambar bintang.
Setelah Rezim Orde Baru tumbang, sidang istimewa MPR RI pada tahun 1998 mencabut asas tunggal dan P4. PPP pun kembali berasaskan Islam dan kembali ke tanda gambar Kakbah.
Soal sepak terjang Mbah Bisri di dunia politik yang sangat berani itu, menurut Gus Dur, itu semua sebenarnya bukanlah langkah politis. “Dalam hal prinsip beliau terasa keras, tidak memikirkan akibat politik tindakannya,” kata Gus Dur.
“Kalau kita tidak memperjuangkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Pancasila ini, lalu siapa lagi? Siapa yang memelopori?” bisik Gus Dur suatu kali, ke telinga Kiai Mahrus dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.—bersambung—
