Jika terus dibiarkan, menurut Satria, situasi tersebut dapat membawa penegakan hukum di Indonesia menuju krisis kepercayaan publik.
“Hal ini dapat membawa kita pada titik nadir berupa krisis kepercayaan, kredibilitas, dan integritas dalam penegakan hukum serta pemberantasan korupsi,” katanya.
Karena itu, ia mendorong dilakukannya reformasi menyeluruh terhadap sistem pemberantasan korupsi dan institusi penegak hukum. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan pengawasan aktif dari masyarakat sipil.
Akademisi, organisasi nonpemerintah (NGO), dan berbagai elemen masyarakat, kata dia, harus terus mengawal dan mengkritisi kebijakan pemberantasan korupsi.
“Reformasi harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Masyarakat harus memiliki perhatian untuk terus mengkritisi. Akademisi, NGO, dan semua pihak juga harus mendorong agar reformasi pemberantasan korupsi benar-benar dijalankan,” tegasnya.
Satria menambahkan, pembenahan tersebut harus mampu menyentuh aktor-aktor yang memanfaatkan kekuasaan maupun kewenangan untuk menghambat, memengaruhi, atau memanipulasi proses pemberantasan korupsi.
“Orang-orang yang berada dalam pusaran kekuasaan dan menggunakan kekuatan atau kewenangannya untuk memanipulasi proses pemberantasan korupsi harus benar-benar ditindak. Tanpa reformasi menyeluruh dan komitmen kepemimpinan nasional, masa depan pemberantasan korupsi Indonesia akan terus menghadapi persoalan serius,” pungkasnya. ***
