JAKARTA—Pasca-penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, mencuat narasi bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi bakal cawe-cawe dalam menentukan calon-calon menteri di pemerintahan berikutnya.
Jokowi dikabarkan mengajukan sejumlah nama, salah satunya Pratikno. Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) ini disebut-sebut ‘direkomendasikan’ oleh Jokowi masuk kabinet berikutnya untuk membantu putra sulungnya, yang juga wakil presiden (wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana—sebagai representasi Istana—menyangkal kabar tersebut. Menurut dia, pengangkatan menteri dalam kabinet selanjutnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
“Terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak, termasuk media, yang menyebutkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang, perlu ditegaskan bahwa pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024,” ujar Ari dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (25/3/2023).
Kendati pihak Istana menyangkal, faktanya, rencana pelibatan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran—yang otomatis membuatnya bisa cawe-cawe—diakui sendiri oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo.
Dalam wawancaranya dengan Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024) lalu, Dradjad jelas menyebut bahwa Jokowi akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran. Selain itu, menurut Drajad, Jokowi juga bakal mendapatkan peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan mendatang.
Dradjad menilai, faktor popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintahan berikutnya.
“Jadi, dengan peranan yang sebegitu besar—apalagi Mas Gibran juga menjadi wapres—saya rasa wajar kalau beliau (Jokowi) mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang,” ujar Dradjad.
Selain melibatkan Jokowi, Dradjad juga mengeklaim jika semua ketua umum (ketum) partai politik (parpol) pengusung maupun pendukung—yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—juga akan terlibat dalam penyusunan struktur kabinet.
“Jadi mereka (ketum parpol) yang akan membahas. Kemudian, setelah itu baru diputuskan nama-namanya. Nanti baru akan kelihatan berapa dari parpol, berapa dari non-parpol, dan sebagainya,” ujar Dradjad.
Dradjad mengungkapkan jika peran Jokowi di pemerintahan baru nanti tak hanya sebatas di masa transisi saja. Faktor “keberlanjutan”, yang sejak awal diusung Prabowo-Gibran, diklaim menjadi alasan untuk pelibatan Jokowi hingga “agak jauh”.
