Netralitas Penyelenggara Pemilu Paling Tinggi Pengaruhi Kerawanan Pemilu
Lolly Suhenty menjelaskan secara rinci IKP dengan menekankan lima isu strategis. Isu strategis kerawanan pemilu yang pertama yaitu netralitas penyelenggara pemilu. Untuk tingkat provinsi, dimensi penyelenggaraan pemilu adalah dimensi paling tinggi dalam memengaruhi kerawanan pemilu dengan 54,27, diikuti dimensi sosial politik dengan skor 46,5. Kemudian dimensi kontestasi menyusul dengan skor 40,75, dan dimensi partisipasi politik dengan skor 17,23.
“Lalu ditingkat kabupaten kota, ternyata sama. Bahwa penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi paling tinggi dalam memengaruhi kerawanan, disusul dimensi sosial politik, kontestasi, dan partisipasi politik,”terangnya.
Kedua, pelaksanaan tahapan pemilu di provinsi baru. “Kami memberikan perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan pemilu di provinsi baru yaitu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Terutama pembentukan penyelenggara pemilu di provinsi baru tersebut,” tuturnya.
Hanya saja, lanjut dia, dikarenakan saat ini kondisinya sulit untuk membentuk (Bawaslu provinsi) baru, maka Bawaslu memberikan mandat atau pelimpahan tugas kepada Bawaslu Papua dan Bawaslu Papua Barat untuk melakukan pengawasan di provinsi tersebut.
Isu ketiga, menurut Lolly potensi polarisasi masyarakat. “Kami juga memberikan perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kekondusifan dalam setiap tahapan pemilu,” ungkap dia.
Keempat, mitigasi dampak penggunaan media sosial.“Penting bagi kita semua untuk mengantisipasi penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik ke depan. Hal ini penting supaya (penggunaan media sosial dan media digital) konstruktif dan tetap positif terhadap konteks pemilu dan pemilihan,” tegasnya.
Kelima, pemenuhan hak memilih dan dipilih. “Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan. Ini juga menjadi sorotan/perhatian serius bagi kami,” jelasnya.
