Emil Dardak menyebut pembakaran di kompleks Gedung Negara Grahadi bukan lagi penyampaian aspirasi, melainkan tindakan perusakan yang membahayakan publik.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut aksi pembakaran di kompleks Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat malam, 26 Juni 2026, telah bergeser dari penyampaian aspirasi menjadi tindakan perusakan fasilitas publik.
Emil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Namun, menurut dia, tindakan membakar, merusak, dan menggunakan material proyek sebagai senjata tidak dapat ditoleransi karena membahayakan warga serta petugas di lapangan.
“Kalau suara dan aspirasi harus diterima. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat kita harus selalu pasang telinga terbuka. Tapi kalau sudah tujuannya adalah merusak, mohon dimaklumi,” kata Emil, Sabtu, 27 Juni 2026.
Menurut Emil, aparat keamanan telah berupaya mengendalikan situasi dengan hati-hati. Ia menyebut petugas menghadapi lemparan batu, serangan fisik, hingga ancaman bom molotov saat kericuhan terjadi.
Ia juga menyoroti kerusakan pagar besi di sekitar Gedung Grahadi yang sedang dalam proses konstruksi atau renovasi. Material itu, kata Emil, sempat digunakan untuk tindakan yang membahayakan.
“Besi yang tadinya adalah bagian dari konstruksi malah jadi senjata. Ini yang bahaya. Makanya langsung dibereskan agar tidak digunakan lagi untuk kerusakan yang lebih luas,” ujarnya.
Ihwal ruang dialog, Emil mengatakan pemerintah daerah selama ini membuka komunikasi dengan massa aksi yang memiliki identitas dan tuntutan jelas, termasuk elemen mahasiswa. Namun, ia menilai situasi berbeda ketika aksi berubah menjadi serangan terhadap fasilitas dan petugas.
“Kalau misalnya elemen mahasiswa kan jelas ya pakai jaket almamater, kita bisa berdialog dengan mereka. Tetapi yang ini, mau ditanya aspirasimu apa? Kita menawarkan diri untuk menyambut, justru yang utamanya mereka lakukan adalah serangan-serangan yang membahayakan keamanan,” tutur Emil.***
