JAKARTA–Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meluncurkan buku berjudul Jalan Baru Moderasi Beragama Mensyukuri 66 Tahun Haedar Nashir di Perpustakaan Nasional, Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024). Buku berisi pemikiran-pemikiran moderat Haedar Nashir.
Tebal buku yang disunting oleh Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq dan rekannya, Azaki Khoerudin ini adalah 506 halaman. Isinya 26 topik gagasan moderasi beragama dari Haedar Nashir. Ada juga antologi tulisan 23 penulis lintas-agama.
Fajar Riza Ul Haq mengatakan, proses terciptanya buku ini berawal adanya dinamika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Terutama soal loyalitas maupun penentangan masyarakat ke capres dan cawapres.
“Kami lihat bahwa saat itu jelang Pilpres, sekitar bulan Oktober November, itu kan kita melihat dukungan kelompok masyarakat terhadap pasangan-pasangan begitu luar biasa,” kata Fajar. “Bahkan, banyak yang melakukan dukungan yang tanpa batas. Fanatik-fanatik atau loyalis-loyalis, begitu. Pada saat yang sama juga kami lihat kelompok masyarakat yang melakukan penentangan,” lanjutnya.
Fajar menyebut buku ini menawarkan semangat dari Haedar Nashir untuk menjaga keseimbangan, di mana Haedar tidak berada di ekstrem kiri ataupun kanan.
“Jadi, intinya buku ini berisi pikiran-pikiran dari berbagai kalangan, baik agamawan maupun cendikiawan, dalam melihat sejauh mana relevansi pemikiran Pak Haedar, baik pada konteks keagamaan maupun pada konteks kebangsaan,” ucap Fajar
Buya Haedar, sapaan Ketum PP Muhammadiyah itu, menurut Fajar, selalu konsisten dengan apa yang dia tawarkan selama ini, yaitu membangun politik kebangsaan jalan tengah. Dalam konteks diskusi keagamaan dikenal dengan istilah “moderasi beragama”.
Sementara itu, Haedar Nashir sendiri pernah menandaskan, terkait kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024, siapa pun pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin bangsa Indonesia.
“Siapa pun yang mendapat mandat rakyat, maka memiliki tanggung jawab yang tidak ringan, karena perlu membawa Indonesia dengan seluruh Tanah Air,” kata Haedar, jauh hari sebelum Pilpres, tepatnya pada 24 November 2023.
Haedar ketika itu juga berharap agar pasangan terpilih nantinya bisa mengutamakan kepentingan Bangsa Indonesia di atas kepentingan lain, termasuk kepentingan dinasti. Dia juga berharap Capres-Cawapres terpilih dapat benar-benar menjadi negarawan, selain juga menjalankan konstitusi Indonesia.
“Kami berharap para Capres dan Cawapres, selain menjalankan cita-cita konstitusi dalam memimpin cita-cita, benar-benar menjadi negarawan sejati. Bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi juga menjadi kepala negara yang tegak lurus di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan kepentingan sempit lainnya,” tegas dia.
Muhammadiyah sendiri menilai Pemilu bukan hanya merebut hati rakyat dan menduduki jabatan pemerintah, tetapi pada saat yang sama juga mampu membawa mandat utama selama menduduki jabatan tersebut.
“Mulai dari mewujudkan visi dan misi negara sesuai UUD Negara RI Tahun 1945, serta nilai dasar Pancasila sebagai konstitusi Indonesia. Sehingga, siapa pun Capres-Cawapres yang terpilih, maka bukan hanya dalam cita-cita dan visi dan misi sendiri,” jelas dia.
