”Usulan penambahan anggaran telah disetujui DPR dan ditargetkan cair sekitar Maret 2026, bertepatan menjelang Lebaran,” jelas Thobib melalui kanal YouTube Kemenag RI.
Thobib membantah tudingan bahwa negara tidak berkomitmen pada kesejahteraan guru. Menurutnya, sekitar 80% postur anggaran Kementerian Agama dialokasikan untuk pendidikan keagamaan lintas agama. “Kemenag sangat konsen terhadap kesejahteraan guru, jadi tidak benar jika dikatakan negara tidak memiliki komitmen,” tegasnya.
Aksi pada 11 Februari mendatang diprediksi akan menjadi titik balik perjuangan guru madrasah swasta dalam menuntut pengakuan negara. Kini, bola panas berada di tangan pemerintah dan DPR RI; apakah mereka akan membuka ruang dialog dan memberikan solusi konkret, atau tetap bertahan pada skema kebijakan yang memicu kontroversi ini.***
