PKB akan Putuskan Koalisi atau Oposisi?
Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal mengatakan partainya belum menentukan sikap soal akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau menjadi oposisi usai Pemilu 2024.
“Sampai sekarang DPP PKB belum berpikir bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun,” kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu.
Cucun mengatakan PKB saat ini masih fokus mengawal jalannya proses rekapitulasi suara partai secara nasional dan regional.
“Saya sendiri yang dipercaya sebagai direktur pemilihan legislatif PKB ini masih fokus tabulasi untuk perolehan legislatif. Pemilu belum berakhir sampai sekarang rekapitulasi Pilpres masih berjalan. Jadi tidak ada pembicaraan atau bicara dengan parpol koalisi kami untuk bicara terkait loncat atau misal mengambil sikap, sampai sekarang belum ada pembicaraan terkait itu,” ujarnya.
Lebih lanjut Cucun mengatakan pembicaraan soal sikap partai akan terlebih dulu dibahas dalam rapat internal partai dan juga dirapatkan dengan Timnas AMIN. Meski demikian, dia mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan ke arah sana.
“Kita lihat dulu hasil pemilu ini, kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri sendiri tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB termasuk di Timnas AMIN,” tuturnya.
Cawapres pendamping calon presiden (capres) Anies Baswedan itu bilang, PKB tak masalah jika berada di luar pemerintahan. Justru, kata Imin, partainya ingin merasakan posisi itu setelah hampir 20 tahun menjadi partai politik (parpol) koalisi pemerintah.
“Saya tentu saja amat sangat siap menjadi oposisi karena belum pernah merasakan oposisi, ingin tahu rasanya,” kata Muhaimin saat menyampaikan visi-misi di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, dikutip dari kompas.com, Senin (4/12/2023).
“Oposisi itu pekerjaan mulia, oposisi itu orang mulia yang harus ada untuk mengontrol, meluruskan jalan supaya tidak salah,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, hampir 20 tahun belakangan PKB selalu berada di pemerintahan. Sedikitnya, pada empat pemilu presiden lalu, partai pimpinan Muhaimin itu berada di gerbong koalisi yang memenangkan kontestasi. Pada Pilpres 2004 putaran kedua, misalnya, PKB mendukung pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla. Saat itu SBY-JK juga didukung oleh Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN, Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
SBY-JK berhasil memenangkan pertarungan dengan perolehan suara 69.266.350 atau 60,62 persen, mengungguli pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang mendapat 44.990.704 suara atau 39,38 persen pada pemilihan putaran kedua.
Atas kemenangan SBY-JK itu, sejumlah kader PKB ditempatkan di Kabinet Indonesia Bersatu, seperti, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Alwi Shihab; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno; Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni; serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf dan Mohammad Lukman Edy.
Berlanjut pada Pilpres 2009, PKB mendukung pasangan SBY-Boediono. Selain PKB, pasangan capres dan cawapres tersebut juga didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Lagi-lagi, SBY keluar sebagai pemenang dengan mengantongi 73.874.562 atau 60,8 persen suara, unggul telak dari Megawati-Prabowo yang mendapat 32.548.105 atau 26,79 persen suara, juga Jusuf Kalla-Wiranto yang memperoleh 15.081.814 atau 12,41 suara.
Pada Kabinet Indonesia Kerja II, PKB kembali menempatkan sejumlah kadernya sebagai menteri, yakni, Muhaimin Iskandar sebagai Menakertrans, lalu Helmy Faishal Zaini sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Kemudian, pada Pilpres 2014, PKB merapatkan barisan ke koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Koalisi tersebut beranggotakan PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI.
Pun pada Pilpres 2019, PKB juga memilih ikut bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-Makruf Amin. Adapun kader PKB yang masuk kabinet adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparman (meski selanjutnya diganti Muhammad Lutfi (2020), dan Zulkifli Hasan (2022), serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Mari kita lihat sepak terjang Cak Imin dan PKB selanjutnya. Akankah berani beroposisi atau justru berkoalisi ikut-ikutan Nasdem, yang patut diduga bakal berkoalisi setelah Surya Paloh bertemu dengan Jokowi?
