Tanpa Enodrsemen PBNU, Suara PKB Justru Naik
Sampai hari ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sementara berada di urutan keempat parpol dengan raihan suara tertinggi dalam Pileg 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count enam lembaga.
Posisi keempat itu tidak jauh berbeda dengan hasil Pileg 2019. Namun pada hasil quick count kali ini, persentase atau jumlah suara yang diperoleh PKB meningkat dibanding Pileg periode sebelumnya. Pada Pileg 2019, PKB mengantongi 9,69 persen atau 13.570.097 suara. Adapun syarat parpol dapat melenggang ke Senayan apabila mereka berhasil melampaui ambang batas parlemen alias parliamentary threshold sebesar 4 persen.
Litbang Kompas dengan perolehan suara sementara 99,20 persen per Jumat (16/2) pukul 18.26 WIB mencatatkan PKB memperoleh 10,73 persen. Politika Research and Consulting (PRC) juga tak jauh berbeda, yakni 11,20 persen dengan perolehan suara masuk 95,85 persen per Jumat (16/2) pukul 18.28 WIB.
Selanjutnya, Poltracking Indonesia juga merilis hasil quick count dengan perolehan suara 97,93 persen per Jumat (16/2) pukul 12.57 WIB yang memperlihatkan PKB berada di urutan keempat dengan 11,51 persen suara.
Kemudian, hasil hitung cepat Charta Politika juga menempatkan PKB di urutan keempat dengan 10,51 persen suara. Data itu didapatkan per Sabtu (17/2) pukul 11.48 dengan perolehan suara yang masuk sebesar 96,55 persen.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga senada. Dengan perolehan suara 92,15 persen per Kamis (15/2) pukul 11.13 WIB, hasil quick count mereka mencatatkan PKB berada di posisi keempat tertinggi dengan 10,81 persen suara.
Terakhir, Voxpol Center Research & Consulting juga mengungkap hasil quick count mereka per Sabtu (17/2) pukul 11.52 WIB dengan perolehan suara yang masuk sebesar 78.8 persen. Hasilnya menunjukkan PKB memperoleh 11,23 persen suara dan berada di posisi keempat.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tercatat unggul sementara di Pemilihan Legislatif 2024 di Wilayah Jawa Timur dengan perolehan suara sebesar 17,6 persen berdasarkan penghitungan sementara KPU atau real count per Jumat (16/2/2024) , pukul 08.22 WIB.
Sebagaimana tercantum di laman pemilu2024.kpu.go.id, data tersebut merupakan hasil penghitungan suara di 32,5 persen tempat pemungutan suara (TPS) atau 39,266 dari total 120.666 TPS di 38 kabupaten/kota.
Padahal sebelumnya, dikutip dari rmol.id, Jumat, 10 Februari 2023, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam memprediksi PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin diyakini akan goyah tanpa dukungan dari NU.
“PKB tanpa NU akan semakin goyah,” kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/2).
Analisis tersebut disampaikan Anam merujuk pada pengalaman PKB di pemilu sebelumnya yang kerap berada di papan atas. Menurutnya, capaian itu tidak lepas dari kemesraan PKB dan NU.
“Namun saat ini saya melihat kondisi tersebut mulai bergeser paca kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf (Ketum PBNU),” lanjut Saiful Anam.
Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, KH Yahya Cholil Staquf telah mengembalikan posisi NU pada posisi yang sebenarnya. Di mana, tidak lagi sebagai organisasi yang memberikan dukungan kepada partai politik (parpol) manapun.
“Dengan kondisi ini, tentu PKB mulai ketar-ketir dengan sikap NU yang tidak lagi menjadi penyokong dan memberikan dukungan kepada PKB. Bisa jadi ini merupakan awal kehancuran PKB pada Pemilu 2024 yang akan datang,” pungkas Saiful.
Abdul Chalik, Dosen UIN Surabaya dalam tulisannya PKB Tanpa NU, Bisakah? Dikutip dari Disway.id, (11/11/2022), menulis pertanyaan ini mengemuka seiring dengan gencarnya PKB mempromosikan Cak Imin sebagai bakal calon presiden atau wakil presiden 2024.
Namun tidak seperti pada Pemilu sebelumnya, promosi tersebut tidak disertai dengan keikutsertaan kiai dan elite NU yang berada di jajaran struktural. Fenomena tersebut salah satunya tampak dalam deklarasi kerja sama PKB-Gerindra beberapa bulan lalu (13/8/22) maupun dalam berbagai event lain.
Abdul Chalik juga menulis, jika NU bisa tanpa PKB, mampukah PKB tanpa NU? Tidak mudah bagi PKB tanpa dukungan NU dan pesantren. Hasil terbesar suara PKB nasional berasal dari kantong NU dan pesantren seperti Jatim. Jateng dan Jabar, juga sebagian Lampung, Kalsel dan Sulsel. 31 dari 58 anggota FKB DPR atau separo lebih hasil Pemilu 2019 berasal dari Dapil Jatim dan Jateng. Di Dapil Jateng suara terbesar PKB berasal dari kawasan pesisir yang identik dengan kantong NU dan pesantren.
Begitu pula PKB cukup rentan ketika berhadapan dengan kekuatan NU yang berafiliasi dengan Gus Durian atau pecinta Gus Dur. Jumlah kelompok tersebut masih besar baik yang masih berada di dalam maupun di luar PKB. Sebagaimana yang terjadi dalam Pemilu 2009 yang menyebabkan suara PKB jatuh hingga 4,94 persen atau hanya memiliki 27 wakil di DPR.
Melihat realitas politik menjelang Pilpres 2024, sesungguhnya dapat dijadikan momentum oleh PKB untuk tampil lebih “merdeka” dengan melepaskan diri dari ikatan primordial dan ketokohan personal. PKB dapat menawarkan program kongkrit untuk membangun opini berbeda sebagai daya tarik baru bagi publik. Sementara bagi NU, Pilpres sebagai ajang pembuktian bahwa NU bukan (hanya) milik PKB tetapi untuk semua partai.
Cak Imin pernah mengeklaim tak pernah membawa-bawa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam aktivitasnya terkait Pilpres 2024. Namun, Cak Imin menegaskan dirinya merupakan warga Nahdliyin sejak lahir.
“Saya nggak pernah bawa-bawa itu. Saya tidak pernah bawa-bawa PBNU, tetapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU,” kata Cak Imin di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
