Anggaran Makan Siang Gratis Lebih Besar dari Jatah BOS per Hari untuk Siswa
Penolakan penggunaan BOS untuk program makan siang gratis juga muncul dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Menurut Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, sebagaimana dikutip pada Senin (4/3/2-24), P2G menolak karena, “Pertama, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS.”
Iman menambahkan, semestinya skema makan siang gratis tidak diambil dari anggaran pendidikan, termasuk BOS dari APBN. Sebab, menurut dia, anggaran APBN yang sekarang saja belum dapat mensejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, apalagi memajukan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurut data P2G, 60,60 persen ruang kelas jenjang SD, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), berada dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022. Kondisi inilah, menurut pihak P2G, yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah.
“Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti, sudah ditetapkan KPU,” kata Iman.
Iman juga mengungkapkan jika anggaran dana BOS dari pemerintah pusat jumlahnya selalu turun setiap tahun
“Misal, dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp539 miliar. Jadi, kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer,” ungkapnya.
Menurut data P2G, saat ini banyak sekolah dasar yang mengeluhkan kurangnya dana BOS untuk pihak mereka. P2G menyebut, setiap anak SD mendapat Rp900 ribu setiap tahun dari dana BOS. Artinya, dalam satu hari negara menganggarkan Rp2.830,00 per siswa.
“Sebenarnya, sejak awal pembiayaan anak SD sudah tidak manusiawi, di bawah harga satu piring nasi versi makan siang gratis yang Rp15.000,” ujar Iman.
Iman menegaskan, jika melihat tren besaran dana BOS yang selalu menurun, maka usulan makan siang gratis dari dana BOS justru menambah persoalan. Alih-alih makan siang gratis, menurut Iwan, sekolah bisa-bisa tidak mampu membiayai apa pun untuk dirinya sendiri.
“Artinya, untuk seharga sepiring nasi anak sekolah Rp15.000 saja pemerintah belum bisa memenuhinya (jika mengacu pada anggaran yang sudah berjalan). Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang,” tegas Iman.
