JAKARTA—Acara debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) disebut tidak menarik bagi wong cilik, yang merupakan mayoritas pemilih, sehingga dinilai tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap elektabilitas pasangan calon (paslon). Padahal, biaya penyelenggaraannya cukup mahal. Di kisaran Rp20 miliaran.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggarkan Rp11, 2 miliar untuk tiga kali debat capres-cawapres. Sementara agenda serupa dijadwalkan bakal berlangsung lima kali. Artinya, bujet tersebut belum termasuk untuk dua agenda lainnya.
Besarnya anggaran untuk debat paslon itu tertuang dalam 81 halaman Rincian Kertas Kerja (RKK) Satuan Kerja (Satker) KPU Tahun Anggaran (TA) 2023. Anggaran itu digunakan untuk tiga poin.
Pertama, untuk honor panitia kegiatan debat sebesar Rp183.450.000. Kedua, jasa event organizer (EO) untuk tiga kegiatan sebesar total Rp10,5 miliar—di mana untuk satu acara dianggarkan Rp3,5 miliar. Ketiga, pelaksanaan debat kampanye 1 paket sebesar Rp644.031.000.
Di akhir tahun 2023 ini KPU mengagendakan dua kali debat. Debat perdana digelar untuk tiga capres pada Selasa, 12 Desember 2023. Acara kedua, sesuai dengan agenda, digelar pada 22 Desember 2023.
Anggaran tersebut di atas hanya untuk tiga kali debat. Sementara, sesuai dengan jadwal, bakal ada lima kali agenda debat. Dengan demikian, kemungkinan total ongkos yang harus dikeluarkan untuk ajang berbantah-bantahan ini ada sekitar Rp20 miliaran.
Dengan anggaran semahal itu, seberapa efektif acara ini untuk memengaruhi pemilih?
Menurut kajian Lembaga Survei Indonesia (LSI), debat capres-cawapres memang membawa pengaruh terhadap peningkatan elektabilitas. Hanya saja, angkanya terbilang kecil.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, pengaruh debat terhadap elektabilitas hanya berkisar antara 3 – 5 persen. Tak seberapa. ”Tak banyak berpengaruh ke elektabilitas,” kata Djayadi, dikutip dari Jawapos.com, Senim (4/12/2023)
Namun, menurut Jayadi, bakal beda cerita bila kandidat melakukan kesalahan fatal dalam debat. ”Entah salah menjawab atau dalam bersikap selama debat,” katanya. Kesalahan itu, menurut dia, bakal berdampak serius terhadap elektabilitas paslon.
Fungsi debat, kata Jayadi, sebenarnya lebih banyak untuk memperkuat orang-orang yang sudah mendukung sedari awal. Mereka bisa semakin yakin dengan kandidat yang akan dipilih. ”Sebab, yang menonton itu pendukung masing-masing kandidat,” paparnya.
Namun, debat juga bisa berpengaruh terhadap pemilih yang masih ragu-ragu dan pemilih kritis. Asalkan, format debat harus memungkinkan untuk masing-masing kandidat berdebat secara substantif, interaktif, dan saling adu gagasan. ”Yang paling penting tidak formalistis,” tegasnya.
Jayadi juga menyinggung jika dalam empat kali pilpres sebelumnya, acara debat cenderung monoton, formalistis, seperti lomba pidato. ”Karena moderator tidak berfungsi sebagai pembawa acara. Tidak dapat mengajukan pertanyaan lanjutan,” kata dia.
Konsep semacam itu membuat penonton tidak bisa melihat kualitas para kandidat yang sebenarnya. Dan menurut Jayadi, debat kali ini tampaknya juga akan kembali seperti debat yang sudah-sudah. Cenderung kaku dan formalistis. ”Apalagi, lima kali debat, pasangan calon hadir semua,” jelasnya. Rencana peniadaan debat khusus cawapres juga membuat debat sulit untuk substantif.
Menurut Djayadi, debat yang ideal adalah tiga kali khusus capres dan dua kali untuk cawapres. Lalu, moderator diberi wewenang mengajukan pertanyaan pendalaman. Akan lebih baik juga apabila audiens diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan. ”Format tempat tidak hanya berdiri di mimbar, tapi juga duduk berhadapan,” terangnya.
