Said mensinyalir adanya upaya ‘character assassination’ yang terstruktur dan sistematis terhadap pesantren.
Penulis: Faried Wijdan
Dugaan Korupsi Kuota Haji: Eks Ketua Amphuri Joko Asmoro Ngaku Tak Kenal Eks Menag Yaqut
“Saya tidak kenal dengan Pak Menteri (Yaqut). Kan bukan era saya. Saya kan sudah era lama,” ujarnya.
Menaker Umumkan Pembukaan Magang Nasional Gelombang Kedua November 2025, Sediakan 80 Ribu Lowongan
Pada gelombang kedua, program ini tak hanya melibatkan perusahaan swasta. Kementerian, lembaga, serta badan di tingkat pusat dan daerah juga bisa membuka lowongan magang.
9 Tokoh Desak Erick Thohir Mundur dari MES, Minta Munaslub Segera Digelar
Sejak Munas 2023, kepengurusan resmi MES disebut tak pernah terbentuk sesuai AD/ART. Yang berjalan hanya kepengurusan sementara tanpa batas waktu.
Kemenko PMK Umumkan 3 Syarat Pesantren Penerima Bantuan Rehabilitasi dari Pemerintah, tapi Menurut Istana Masih Dikaji
Pemerintah tengah memetakan apakah bantuan difokuskan pada pesantren yang sudah eksis atau juga mencakup pembangunan baru.
Prabowo Terbang ke Mesir Hadiri KTT Gaza Bahas Perdamaian Dunia
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan undangan KTT datang mendadak, namun Presiden memutuskan untuk hadir karena menilai pentingnya pertemuan tersebut bagi upaya perdamaian global.
Stop Makan Sambil Main Ponsel: Kebiasaan Sepele yang Diam-Diam Merusak Tubuh dan Pikiran
Sejumlah penelitian mengungkap, kebiasaan ini bukan cuma soal sopan santun, tapi juga punya dampak serius bagi tubuh dan mental.
Ormas MPI dan Jusuf Hamka Bikin Gerakan Makan Bahagia Gratis, Jubir Kemenko Perekonomian: Bukan Saingan MBG
Jusuf Hamka—yang akrab disapa Babah Alun—menyebut gerakan gotong royong ini merupakan dukungan konkret terhadap program unggulan pemerintah.
Korupsi Kuota Haji 2024: Ketika Ibadah Dijadikan Komoditas dan Hukum Masih Ragu
Kuota haji mestinya urusan ibadah, bukan lahan bisnis. Tapi di Indonesia, ibadah bisa bocor lewat meja birokrasi.
Pemerintah Siapkan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan, Tunggu Payung Hukum
Kebijakan ini diklaim sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar kesehatan rakyat.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.