Presiden Prabowo Subianto mendesak peningkatan layanan BPJS Kesehatan. Fokus utama mencakup pemangkasan waktu antrean dan penghapusan diskriminasi pasien di fasilitas kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kualitas pelayanan BPJS Kesehatan segera ditingkatkan. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 28 September 2026.
Fokus pada Pemangkasan Antrean
“Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi,” ujar Budi. Ia juga menekankan bahwa setiap pasien yang masuk ke instalasi medis harus dipastikan mendapat penanganan yang baik.
Selain pemangkasan waktu tunggu, Prabowo secara khusus menyoroti aspek kesetaraan akses pelayanan medis. Presiden menginstruksikan agar fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tidak lagi membedakan perlakuan terhadap peserta jaminan sosial dengan pasien umum.
“Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” kata Budi menegaskan arahan operasional tersebut.
Dukungan Dana dan Transisi Sistem
Budi menambahkan bahwa penguatan kapasitas keuangan lembaga jaminan kesehatan ini harus berjalan selaras dengan perbaikan mutu penanganan klinis. Sebelumnya, pemerintah telah menyetujui kucuran dana tambahan sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini.
Ihwal perbaikan tata kelola ini, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebut lembaganya sedang mengubah pendekatan operasional. Transformasi pelayanan ini akan beralih dari orientasi penyelesaian volume (volume based) menuju kualitas pelayanan yang bermakna (value based).
Transformasi Layanan Tepat Sasaran
“Kemudian beberapa hal kecil kita akan perbaiki, fraud dalam pelayanan dan ini juga penting perilaku yang volume based. Kita akan geser ke value based,” ujar Prihati menguraikan rencana evaluasi internal lembaganya.
Pergeseran strategi tata kelola kesehatan ini diharapkan berdampak nyata bagi publik. Pendekatan berbasis nilai ini dirancang agar intervensi medis semakin relevan dengan kondisi faktual para peserta. “Ini kita akan tegakkan ke depan untuk bisa value based dan itu juga yang kita janjikan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada peserta yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran,” kata Prihati.***
