Analis militer menilai pengiriman 8.000 TNI ke Gaza vital untuk memecah monopoli narasi Israel. Kehadiran TNI di koridor Rafah-Khan Younis diprediksi menjadi hambatan nyata bagi ambisi aneksasi Tel Aviv.
Rencana pengiriman hingga 8.000 personel TNI sebagai bagian dari International Stabilisation Force (ISF) ke Jalur Gaza dinilai menjadi langkah strategis untuk membendung ambisi aneksasi faksi sayap kanan Israel.
Kehadiran fisik pasukan Indonesia di lapangan dianggap sebagai hambatan politik dan taktis bagi upaya emigrasi paksa warga Palestina.
Khairul Fahmi, pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menyatakan bahwa kehadiran Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sangat vital untuk memecah monopoli narasi Israel di panggung internasional. Menurutnya, sikap skeptis yang berlebihan di dalam negeri justru berisiko memberikan keuntungan bagi faksi garis keras di Tel Aviv.
“Jika kursi Indonesia di Board of Peace kosong, maka kekuatan penyeimbang akan hilang, membiarkan Israel dan sekutu dekatnya mendominasi setiap keputusan di lapangan,” ujar Khairul di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Tembok Geopolitik di Selatan Gaza
Secara taktis, pasukan Indonesia direncanakan menempati posisi di wilayah selatan, antara Rafah dan Khan Younis. Khairul menilai lokasi ini merupakan choke point yang sangat strategis untuk memutus rantai kontrol militer Israel dan mencegah manuver pengusiran penduduk.
“Kehadiran fisik ribuan personel TNI di koridor ini akan secara efektif mencegah manuver pengusiran penduduk. TNI di lapangan adalah penanda batas wilayah yang secara de facto mengakui kedaulatan tanah tersebut milik rakyat Palestina,” tambahnya.
Analisis ini sejalan dengan kekhawatiran yang muncul dari internal Israel. Laporan harian The Guardian dan Radio Publik Israel mengungkapkan bahwa tokoh-tokoh sayap kanan dalam koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak keras kehadiran TNI.
Kekhawatiran tersebut sebelumnya disuarakan oleh Moshe Phillips, pemimpin Americans For A Safe Israel (AFSI), melalui The Jerusalem Post. Phillips secara eksplisit menyebut pengiriman pasukan Indonesia sebagai “kesalahan strategis” bagi Israel dan mendesak agar pasukan Indonesia tetap berada di dalam negeri karena agenda politiknya yang dianggap terlalu pro-Palestina.
Tekanan Kolektif di Board of Peace
Terkait kekhawatiran mengenai “jebakan politik” Amerika Serikat, Khairul Fahmi menilai skema ISF kali ini memiliki dinamika yang berbeda dengan pengalaman terdahulu. Saat ini, persetujuan (consent) Israel sedang ditekan secara kolektif melalui instrumen internasional di Board of Peace.
