Bantah Aliran Dana Korupsi Muktamar NU, Gus Ipul Minta Bukti

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf membantah keterkaitan dana hasil korupsi dengan Muktamar ke-35 NU di Jombang pada Agustus 2026. (NU Online) 

Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf membantah tudingan aliran dana korupsi dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang dan meminta bukti konkret.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf membantah keterkaitan dana hasil korupsi dengan Muktamar ke-35 NU di Jombang pada Agustus 2026.

Pernyataan itu merespons pengakuan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu meminta pihak-pihak yang menuding adanya aliran dana korupsi ke Muktamar NU agar menunjukkan bukti konkret.

Bacaan Lainnya

“Sebagai bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekali lagi saya memastikan, sekali lagi, tidak ada kaitannya uang hasil korupsi dengan muktamar yang lalu,” ujar Gus Ipul.

Keterangan itu disampaikan Gus Ipul di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026), sebagaimana dilansir NU Online.

Menurut Gus Ipul, tudingan tanpa bukti merugikan organisasi dan mencemarkan nama baik jam’iyyah. Ia meminta publik tidak menggiring opini seolah-olah dana korupsi mengalir ke Muktamar.

“Apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Jika benar maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya,” tegas Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan PBNU tetap mencermati perkembangan perkara tersebut, termasuk seluruh bukti yang mungkin terungkap dalam proses persidangan.

Pengakuan Dana Talangan Rp70 Miliar

Sebelumnya, Fahd menyampaikan pengakuan usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam (10/11/2026), dan diberitakan beberapa media.

Fahd mengklaim diminta menyiapkan uang hingga Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto pada 25 dan 26 Agustus 2026 untuk kebutuhan dana talangan Muktamar NU, tetapi ia menolaknya.

Pada 27 Agustus 2026, Fahd mengaku kembali dihubungi Arif yang membawa nama seorang petinggi. Ia akhirnya meminjamkan Rp70 miliar sebagai dana talangan, bukan pemberian.

“Arif itu mintanya Rp100 miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak,” ungkap Fahd menjelaskan awal permintaan uang tersebut.

“Akhirnya saya meminjamkan uang (Rp70 miliar) tersebut. Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU,” lanjut Fahd.

Konstruksi Perkara Korupsi ATR/BPN

KPK sebelumnya menetapkan Fahd dan Arif Sugiyanto sebagai bagian dari delapan tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan layanan pertanahan ATR/BPN pada 15 September 2026.

Perkara itu berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Namun, konstruksi perkara ATR/BPN tidak otomatis membuktikan bahwa uang Rp70 miliar yang diklaim Fahd berasal dari hasil korupsi. Klaim itu masih memerlukan uji bukti transaksi.

Kejelasan polemik ini bergantung pada pendalaman penyidik KPK, pemeriksaan dokumen komunikasi, serta keterangan Arif Sugiyanto untuk memastikan alur dan peruntukan dana.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan