UU Pemilu tidak melarang Gibran mencalonkan diri lagi. Syarat pendidikan minimal SMA tetap harus dibuktikan.
Gibran Rakabuming Raka, yang mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 12 November 2026, tidak dilarang mencalonkan diri lagi pada Pilpres 2029 selama bisa membuktikan syarat pendidikannya.
Para pengamat menilai Pasal 169 Undang-Undang Pemilu hanya memuat syarat pencalonan, bukan larangan. Aturan itu tidak mengatur status calon yang berhenti di tengah masa jabatan.
Syaratnya antara lain pendidikan minimal SMA atau sederajat, tak pernah berbuat tercela, tak pernah dipidana lima tahun atau lebih, dan belum dua kali menjabat posisi sama.
Gibran baru sekali menjabat wakil presiden. Direktur Arus Survei Indonesia Ali Rif’an menyebut ia hanya perlu membuktikan dokumen pendidikannya. Jika tidak terbukti, solusinya “kejar paket C”.
Denny Indrayana, salah satu pemohon di Mahkamah Konstitusi, sempat menyarankan ujian paket C jika Gibran ingin mencalonkan diri pada 2029.
Peneliti Perludem Iqbal Kholidin menilai pembahasan RUU Pemilu bisa menambal kekosongan aturan, termasuk verifikasi dokumen pendidikan dari luar negeri.
Analis politik Iwan Setiawan menilai persoalan dokumen bisa kembali mencuat dalam verifikasi pencalonan 2029.
Soal kendaraan politik, Ali menilai PSI masih bisa menjadi mesin Gibran selama publik memercayai Joko Widodo.
Peneliti IndoStrategi menilai pengunduran diri sejumlah petinggi PSI menandai berakhirnya bulan madu politik Prabowo dan Jokowi.
Latar Pengunduran Diri
Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/11), lalu menyerahkannya langsung kepada pimpinan MPR di Senayan.
Prabowo mengaku menerima pengunduran diri itu dengan berat hati. Ia menyebut putusan hukum yang berlaku menunjukkan “ketidaksesuaian atau kekurangan” dalam pemenuhan syarat konstitusional.
Pada Oktober, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan SMA Gibran. Putusan itu tidak memberhentikannya.
Mahkamah Agung kemudian memerintahkan pencabutan surat penyetaraan itu. Di DPR, 120 anggota mengusulkan hak menyatakan pendapat.
Sebelum mengundurkan diri, Gibran sempat menyatakan akan membuktikan dokumennya di PTUN. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menilai langkah itu tak membuahkan hasil.
Pengganti Dipilih 2 Desember
Lewat rapat gabungan pada Jumat (13/11), MPR menjadwalkan pemilihan wakil presiden pengganti pada Rabu, 2 Desember 2026. MPR menyurati Prabowo agar menyodorkan dua nama calon.
Tim verifikasi beranggota 36 orang akan memeriksa berkas kedua calon. Tim ad hoc menyusun rancangan ketetapan pengangkatan wakil presiden terpilih.
Tata tertib mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama paling lambat 14 hari sebelum sidang, yakni 18 November.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan partai pengusung diberi waktu sepekan. Hitungan itu berakhir 20 November, dua hari setelah tenggat.
Golkar dan PAN tidak mengajukan nama. Politikus PKB menyodorkan Muhaimin Iskandar.***
