Fraksi Golkar di MPR menyerahkan sepenuhnya penentuan dua calon pengganti Gibran kepada Prabowo. MPR menggelar rapat gabungan hari ini.
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR, Melchias Markus Mekeng, menyatakan partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sikap itu, menurut laporan beberapa media, disampaikan Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Menurut dia, pengajuan dua nama merupakan hak Presiden Prabowo Subianto.
Mekeng menyebut tidak ada pembahasan soal Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. “Siapa saja yang mau diusulin silakan, kan presiden yang mau ngusulin,” ia menegaskan.
Pintu Terbuka bagi Calon dari Luar Koalisi
Mekeng menilai tidak ada aturan yang mewajibkan calon wakil presiden berasal dari partai koalisi. Presiden dapat memilih figur dari partai politik ataupun kalangan profesional.
Calon dari luar koalisi pun dinilai tidak bermasalah selama koalisi menyepakatinya. “Kalau nama dari luar koalisi dan koalisi bersepakat enggak ada masalah,” ia menambahkan.
Mekeng juga berharap pengisian kursi wapres tidak berlarut-larut. Menurut dia, percepatan diperlukan agar pemerintahan kembali berjalan bersama presiden dan wakil presiden yang baru.
Jadwal MPR Dibidik Sebelum 5 Desember
Kursi wakil presiden kosong sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026.
Prabowo menerima pengunduran diri itu pada hari yang sama. Ia menyebut ada ketidaksesuaian persyaratan konstitusional berdasarkan putusan hukum yang ada.
MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD hari ini, Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Agendanya menentukan jadwal paripurna dan menyurati Presiden.
Rapat itu juga membahas pembentukan tim verifikasi untuk memeriksa berkas dua calon yang diajukan Presiden. Pemilihan dilakukan lewat sidang paripurna, bukan penunjukan langsung.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyebut sidang paripurna dibidik pada 23 November hingga 4 Desember 2026. Target itu dipercepat dari batas konstitusi, yakni paling lama 60 hari.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat MPR diterbitkan untuk menyerahkan dua nama beserta berkas persyaratannya.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden akan berkonsultasi dengan partai koalisi sebelum menetapkan dua nama itu.
Hingga Kamis sore, belum ada kepastian jadwal pertemuan tersebut. Yusril pun menolak berkomentar soal nama-nama yang beredar di masyarakat.
“Pada akhirnya kita serahkan kepada Bapak Presiden,” ia menegaskan.***
