Surabaya Raih Penghargaan AIDS-TB-Malaria 2026

Penghargaan Adinkes 2026
Pemkot Surabaya saat menerima penghargaan Adinkes 2026. (Dinkominfo Surabaya)

Pemkot Surabaya menerima AIDS-TB-Malaria Award 2026 dari Adinkes atas program pencegahan dan pengendalian tiga penyakit menular. Target eliminasi pada 2030.

Pemerintah Kota Surabaya menerima penghargaan AIDS-TB-Malaria Award 2026 dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes). Penghargaan diberikan atas upaya penguatan sistem kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, mengatakan dukungan anggaran menjadi fondasi penting. Pembiayaan tidak hanya dari Dinkes, tetapi juga perangkat daerah nonkesehatan, CSR, Baznas, dan filantropi.

“Penilaian mencakup ketersediaan anggaran, dukungan perangkat daerah nonkesehatan, serta keterlibatan lembaga CSR dan filantropi,” kata dr. Billy, Minggu (8/11/2026).

Bacaan Lainnya

Capaian Program 2026

Sepanjang 2026, Surabaya melakukan 99.437 pemeriksaan HIV dengan tingkat penemuan kasus 0,82 persen. Pemeriksaan diperluas melalui puskesmas, rumah sakit, klinik, dan skrining kelompok berisiko.

Untuk TBC, pelacakan kasus dilakukan melalui 63 puskesmas. Hingga Oktober 2026, capaian penemuan kasus mencapai 78,98 persen atau sesuai target.

Surabaya juga mempertahankan status eliminasi malaria tanpa penularan lokal. Capaian ini didukung surveilans, deteksi dini, dan pengendalian vektor berkelanjutan.

Strategi dan Target 2030

Pemkot melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kader dalam penjangkauan serta pendampingan. Pembiayaan berasal dari APBD Kota Surabaya.

“Kami melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kader dengan dukungan pembiayaan APBD. Seluruh unsur bergerak bersama melalui sistem skrining terpadu,” ujar dr. Billy.

Ke depan, Pemkot menargetkan eliminasi HIV/AIDS, TBC, dan malaria pada 2030. Strategi meliputi penguatan layanan, perluasan skrining, peningkatan penemuan kasus, dan penguatan surveilans.

“Keberhasilan pengendalian membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kami akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mengurangi stigma,” pungkasnya.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan