Pemohon akan membawa pertimbangan MK tentang dokumen pendidikan Gibran ke DPR. Jadwal audiensi belum ditentukan karena mereka masih menunggu salinan putusan.
Denny Indrayana dan pemohon lainnya bersiap mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah permohonan mereka tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi (MK).
Rencana itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refly Harun, seusai sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa malam, 6 Oktober 2026. Mereka akan lebih dahulu membahas langkah berikutnya setelah menerima salinan lengkap putusan.
“Setelah ada putusan, itu yang akan menjadi bahan kita untuk ke DPR,” kata Refly.
Menurut Refly, salinan putusan dijanjikan tersedia dalam dua hari. Tim pemohon belum menentukan apakah akan menemui pimpinan DPR atau komisi yang membidangi politik.
Waktu audiensi juga belum diputuskan. Refly menyebut kemungkinan pekan ini atau pekan depan masih perlu dibicarakan bersama.
Apa yang diputuskan MK?
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Mereka bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mengajukan perselisihan hasil pemilu tersebut.
“Dalam Pokok Permohonan, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo.
Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan kelulusan SMA atau sederajat.
Mahkamah juga menilai dokumen keterangan kehadiran yang digunakan dalam penyetaraan menunjukkan keikutsertaan dalam pembelajaran, bukan bukti kelulusan.
Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut. Statusnya sebagai calon telah berakhir ketika ia dilantik pada 20 Oktober 2024.
Pertimbangan tentang dokumen pendidikan itulah yang hendak dibawa pemohon ke DPR. Amar putusan tersebut sendiri tidak memberhentikan Gibran.
Mengajak dukungan lebih luas
Refly mengajak kelompok lain bergabung untuk merumuskan tindak lanjut. Ia ingin upaya ke DPR mendapat dukungan lebih luas daripada 12 pemohon dalam perkara di MK.
“Jadi gerakan ini harus menjadi gerakan yang besar, gelombang yang besar,” ujarnya.
Dalam persidangan sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa penyetaraan pendidikan Gibran dilakukan dengan menilai keseluruhan riwayat pendidikan dan kesesuaian kompetensinya dengan program keahlian SMK.
Penjelasan kementerian itu menjadi bagian dari bahan yang diperiksa mahkamah sebelum putusan dibacakan.
Bahan yang tersedia belum memuat tanggapan Gibran maupun DPR terhadap rencana audiensi dan dorongan pemakzulan yang disampaikan setelah sidang.***





