Warga Kampung Adat Sade diwajibkan memacu waktu untuk mendirikan tiang pertama sebelum bulan pantangan menahan langkah mereka. Di sisi lain, kelambanan pemerintah daerah dalam mencairkan dana bantuan patut disorot, terutama ketika alasan birokrasi dibungkus dengan narasi megah mengenai pelestarian peradaban.
Warga Kampung Adat Sade, Lombok Tengah, menyepakati pelaksanaan penancapan tiang pertama di 75 rumah yang dihanguskan api. Keputusan darurat ini diambil secara swadaya untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat adat.
Janji pencairan dana dari pemerintah belum diwujudkan hingga hari ini. Celah prosedural ini meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab mengenai tingkat transparansi pada pengelolaan posko bantuan resmi.
Mengejar Tenggat Warige, Menghindari Bulan Sowong
Ritual penanaman tiang pertama atau Tanjek Teken Semulak ini dilangsungkan secara serentak. Pelaksanaan tersebut dijadwalkan pada 21 Rabiul Awal atau tanggal Selikur Bulan Atas.
Penentuan waktu ini didasarkan pada penanggalan Suku Sasak yang disebut Warige. Hari yang diyakini baik tersebut ditetapkan pada Kamis (3/9/2026).
Tokoh masyarakat, termasuk Kepala Dusun Sade yang dipanggil Cindage, mengonfirmasi urgensi tersebut. Warga menolak menunda pembangunan rumah adat lebih lama lagi.
Keganjilan ditemukan ketika prosedur resmi pemerintah menabrak tenggat waktu adat. Jika bulan Maulid dilewati, warga dipastikan memasuki periode Sowong atau bulan sepi.
Pada periode Sowong yang dilangsungkan selama empat bulan, warga dilarang mendirikan bangunan tempat tinggal. Mereka hanya diizinkan membangun struktur kandang ternak.
Selain mematuhi pantangan adat, periode ini menandakan datangnya musim penghujan. Warga diharuskan memfokuskan tenaga untuk menggarap lahan pertanian.
Persyaratan ritual ini melibatkan detail presisi yang tidak diabaikan. Warga diwajibkan menyiapkan seekor ayam, sirih, pinang, beras, kapas, dan benang setukel.
Mereka juga diharuskan melengkapi sesajen dengan tembakau yang dibungkus kulit jagung. Komponen finansial turut disertakan, mencakup 25 keping uang bolong dan uang tunai Rp 250.000.
Celah Birokrasi di Balik Tumpukan Donasi
Keinginan warga untuk segera membangun kembali rumah adat dihambat oleh lambatnya proses pencairan dana bantuan. Dana yang dikumpulkan melalui posko resmi belum disalurkan kepada para korban.
Aliran dana publik ke rekening pemerintah ini patut disorot secara tajam. Transparansi mengenai syarat pencairan bantuan masih belum diungkap secara rinci ke hadapan publik.
Warga bernama Miwaldi (46) menolak ditaklukkan oleh birokrasi. Ia memutuskan mengeluarkan biaya pribadi sekitar Rp 10 juta untuk membeli kayu miranti dan alang-alang.
Sumbangan langsung dari pihak swasta akhirnya mengisi kekosongan peran negara. Yayasan Rumah Lombok atau Chili House Foundation memberikan suntikan dana darurat tanpa syarat berbelit.
Direktur yayasan, Noor Ain Hussin, menelusuri kesulitan warga yang dipusingkan oleh lambatnya birokrasi. Pihaknya memutuskan menyumbangkan Rp 95 juta untuk membiayai pengadaan tiang pertama di 75 rumah.
Keputusan yayasan ini membongkar kelemahan sistem distribusi bantuan resmi. Warga mengeluhkan kerumitan akses dana pemerintah, namun merasakan kelegaan saat donasi swasta disalurkan secara langsung.
Keganjilan Narasi “Rekonstruksi Peradaban”
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan pandangan yang bertolak belakang dengan urgensi warga. Ia menekankan bahwa proses pembangunan tidak perlu disegerakan.
Pemerintah daerah mengklaim sedang melakukan rekonstruksi sejarah dan peradaban. Mereka merencanakan pelibatan akademisi, arsitek, dan ahli antropologi.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, turut menyuarakan rencana pembangunan museum. Pemerintah daerah ingin memastikan nilai historis Desa Sade dipertahankan di masa depan.
Namun, narasi megah ini mengabaikan fakta lapangan yang sangat krusial. Warga membutuhkan atap untuk menahan hujan, bukan sekadar janji tata ruang yang dikaji di atas meja birokrasi.
Kejanggalan prioritas ini patut dipersoalkan secara serius. Mengapa pembentukan satuan tugas multidisipliner lebih diutamakan daripada pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana yang dikejar waktu?
Warga Sade secara tegas menyepakati pemeliharaan tata letak fondasi asli tanpa campur tangan akademisi. Mereka hanya merencanakan pembenahan ukuran toko kesenian agar sirkulasi jalan diperbaiki.
Mengulang Pola Sistemik Penanganan Bencana
Kelambanan birokrasi yang dibungkus dalih kajian teknis ini bukan hal baru. Pola serupa ditemukan pada proses pemulihan pascagempa Lombok tahun 2018 silam.
Saat itu, dana bantuan untuk Rumah Tahan Gempa (RTG) ditahan oleh kerumitan petunjuk pelaksanaan. Ribuan korban dibiarkan mendiami tenda darurat selama berbulan-bulan.
Pemerintah selalu menggunakan alasan verifikasi material dan pembentukan tim ahli. Namun, mitigasi untuk meminimalkan penderitaan korban sering dilupakan di tengah proses administrasi tersebut.
Warga Sade merencanakan pembangunan menara air secara mandiri untuk mengantisipasi kebakaran lanjutan. Inisiatif mitigasi ini dirancang tanpa menunggu persetujuan dari satuan tugas bentukan pemerintah.
Informasi mengenai detail pencairan rekening bersama milik pemerintah masih ditunggu publik. Sebelum laporan tersebut diumumkan secara terbuka, kesimpulan menyeluruh mengenai integritas penanganan bencana belum dapat ditarik.
Narasi “rekonstruksi peradaban” yang digaungkan pemerintah terdengar sangat terstruktur, namun dikosongkan dari empati terhadap urgensi kultural warga yang menjadi korban. Apakah peradaban ini dibangun oleh tumpukan kertas birokrasi yang menahan laju bantuan, ataukah oleh kemandirian warga yang berpacu menanam tiang pertama sebelum hujan mengguyurkan keputusasaan? ***
